Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 4 No. 2 (2024) · hlm. 155–166

DOI
10.22437/limbago.v4i2.33991
ISSN
2797-9040
Terbit
2024-10-30
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimana mekanisme pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pembentukan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pembentukan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan 2 hal pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakam hak prerogatif presiden. 2) Mekanisme pembentukan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

23 penulis · 43 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
A ZarkasiAfiliasi tidak diketahui3
MuhammadAfiliasi tidak diketahui2
Febby Nurul SesyaAfiliasi tidak diketahui1
KosarizaAfiliasi tidak diketahui1
LolyAfiliasi tidak diketahui1
Nike ArdilaAfiliasi tidak diketahui1
Aswari HepniAfiliasi tidak diketahui1
Kiki Riski SaputriAfiliasi tidak diketahui1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Kiki Riski SaputriAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Daffa FadhillahAfiliasi tidak diketahui1
Ridham PriskapUniversitas Jambi1
Muhammad Daffa FadhillahAfiliasi tidak diketahui1
YudistiraAfiliasi tidak diketahui1
MuhmmadAfiliasi tidak diketahui1
Dwi ZahroAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad AminAfiliasi tidak diketahui1
Apri AndanaAfiliasi tidak diketahui1
Nataya Resti NatasyaAfiliasi tidak diketahui1
Hananta FAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Efianingsih, Dian</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Bustanuddin </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Penempatan </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Wakil Menteri</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kementerian Negara</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimana mekanisme pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pembentukan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pembentukan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan 2 hal pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakam hak prerogatif presiden. 2) Mekanisme pembentukan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif&amp;nbsp; Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2024-10-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33991</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v4i2.33991</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 4 No. 2 (2024); 155-166</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v4i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/33991/18518</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Dian Efianingsih, Arfa'i, Bustanuddin </dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>