Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 4 No. 3 (2024) · hlm. 387–401

DOI
10.22437/limbago.v4i3.34103
ISSN
2797-9040
Terbit
2024-10-31
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena dianggap sebagai badan yang membantu Kepala Daerah akan tetapi tidak memiliki kewengan dan keduudkan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat, banyak anggapan yang di ungkapkan perihal penting atau tidaknya Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanyaan perihal urgensi keududukan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil atas tidak disebutkan kedudukan Wakil Kepala daerah secara eksplisit didalam Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik itu didalam kedudukan Kepala Daerah maupun didalam pasal perihal pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi harus diketahui bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah sangat penting untuk stabilitas Pemerintahan Daerah dan juga menjaga agar Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik melalui pengawasan dari Wakil Kepala Daerah meskipun anatar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung sering mengalami konflik pada saat menjabat. Selain itu untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberikan hak untuk menentukan keperluan mereka untuk mengisi ataupun mengosongkan kedudukan Wakil Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 74 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Adiwangsa Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Netty NettyUniversitas Jambi6
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi5
Kosariza KosarizaUniversitas Jambi5
Adeb Davega PrasnaUniversitas Jambi3
Nys. ArfaUniversitas Jambi2
Faizah BafadhalUniversitas Jambi2
Dwi SuryahartatiUniversitas Jambi1
Suhermi SuhermiUniversitas Jambi1
Taufan Dyusandra PutraAfiliasi tidak diketahui1
Andrizal AndrizalUniversitas Jambi1
Nyimas ArfaAfiliasi tidak diketahui1
Dhil’s NoviadesUniversitas Jambi1
Rifqi FebrianUniversitas Adiwangsa Jambi1
Muhammad Alfin Ardian AlfinAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Alfin Ardian AlfinAfiliasi tidak diketahui1
Shelly Winda Puspita SariAfiliasi tidak diketahui1
Shelly Winda Puspita SariAfiliasi tidak diketahui1
Dina LorenzaUniversitas Jambi1
Fira NatashaUniversitas Jambi1
Bima WahyuUniversitas Jambi1
Wahyu Wahyu saputraUniversitas Jambi1
Muhammad EritonUniversitas Jambi1
Gemmy Anugerah PrasetyaUniversitas Jambi1
Iswandi IswandiUniversitas Jambi1
Pebi RamadianUniversitas Jambi1
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Alcika FerdinUniversitas Jambi1
Rachmad YantoUniversitas Jambi1
Etika Dwi HardiyaningsiUniversitas Jambi1
Pinki AnzasmaraUniversitas Jambi1
Enrico Gustian IsvardoAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad AminUniversitas Jambi1
Refsinas RefsinasUniversitas Jambi1
Riyan RipaldiUniversitas Jambi1
Yola OktavinaUniversitas Jambi1
Syahtia Ratu GustinUniversitas Jambi1
Niken Arum SariUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Hasra, Siska</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Priskap, Ridham</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Yarni, Meri</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemerintahan Daerah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kepala Daerah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Wakil Kepala Daerah</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Otonomi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena dianggap sebagai badan yang membantu Kepala Daerah akan tetapi tidak memiliki kewengan dan keduudkan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat, banyak anggapan yang di ungkapkan perihal penting atau tidaknya Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanyaan perihal urgensi keududukan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil atas tidak disebutkan kedudukan Wakil Kepala daerah secara eksplisit didalam Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik itu didalam kedudukan Kepala Daerah maupun didalam pasal perihal pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi harus diketahui bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah sangat penting untuk stabilitas Pemerintahan Daerah dan juga menjaga agar Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik melalui pengawasan dari Wakil Kepala Daerah meskipun anatar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung sering mengalami konflik pada saat menjabat. Selain itu untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberikan hak untuk menentukan keperluan mereka untuk mengisi ataupun mengosongkan kedudukan Wakil Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2024-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/34103</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v4i3.34103</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 4 No. 3 (2024); 387-401</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v4i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/34103/19247</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Siska Hasra, Ridham Priskap, Meri Yarni</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>