Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 4 No. 2 (2024) · hlm. 260–272

DOI
10.22437/limbago.v4i2.35984
ISSN
2797-9040
Terbit
2024-10-30
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) adalah dalil Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Open legal policy adalah suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan dalam proses pembuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memaksakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap status Undang-Undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma, dengan keputusan untuk menerima atau membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang yang bersifat open legal policy.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

32 penulis · 58 tautan kepenulisan bersama · 4 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • IPB University
  • Sultan Zainal Abidin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad AminAfiliasi tidak diketahui3
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui2
Hapsa HapsaAfiliasi tidak diketahui1
Ahmad BaidawiAfiliasi tidak diketahui1
Syaiful AnwarIPB University1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Gemmy Anugerah PrasetyaUniversitas Jambi1
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi1
Ratu Tasya SalsabilaUniversitas Jambi1
Muhsin Iwan SaputraUniversitas Jambi1
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi1
Ansorullah AnsorullahUniversitas Jambi1
Satriadi SatriadiUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Sherly Dantis SuhamarthaAfiliasi tidak diketahui1
Ilham Mulia SiregarAfiliasi tidak diketahui1
IrwandiAfiliasi tidak diketahui1
Febrika RudiansyahAfiliasi tidak diketahui1
AgusAfiliasi tidak diketahui1
Rehan Fahri SeptiawanAfiliasi tidak diketahui1
Della MariskaAfiliasi tidak diketahui1
Aswari HepniAfiliasi tidak diketahui1
Aerlangga DjatmikoAfiliasi tidak diketahui1
Daniel SiboroAfiliasi tidak diketahui1
Arfa'i Arfa'iUniversitas Jambi1
Nainggolan JohannesAfiliasi tidak diketahui1
A ZarkasiUniversitas Jambi1
Farhanin Abdullah AsuhaimiSultan Zainal Abidin University1
Dinda Syufradian PutraUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Arifa, Rona Dwi </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Putra, Firmansyah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Eriton, Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Mahkamah Konstitusi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Open Legal Policy</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. Kebijakan hukum terbuka (open legal policy) adalah dalil Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Open legal policy adalah suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan dalam proses pembuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memaksakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap status Undang-Undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma, dengan keputusan untuk menerima atau membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang yang bersifat open legal policy.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2024-10-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/35984</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v4i2.35984</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 4 No. 2 (2024); 260-272</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v4i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/35984/18582</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024  Rona Dwi Arifa, Firmansyah Putra, Muhammad Eriton</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>