Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 1 (2025) · hlm. 1–13

DOI
10.22437/limbago.v5i1.37409
ISSN
2797-9040
Terbit
2025-02-22
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Hak konstitusional warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyebarkan informasidijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selainitu, Pasal 28E ayat (3) juga menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat. Kedua pasal ini membentuk landasan yuridis yang kuat bagi perlindungankebebasan berekspresi dan hak atas informasi di Indonesia, baik dalam ruang publik maupunprivat. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penegakan hukumterhadap penyampaian pendapat di muka umum, serta bagaimana analisis hukum terhadapkebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori negarahukum, teori hak asasi manusia, dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkanbahwa kebebasan berpendapat hanya dapat dijamin jika ada kolaborasi aktif antara masyarakat danpemerintah dalam memantau serta mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan.Kesimpulannya, masih banyak kasus di mana kebebasan berpendapat belum mendapatkanperlindungan hukum yang optimal, sehingga diperlukan revisi undang-undang untuk memastikanhak konstitusional tersebut benar-benar dihormati dan ditegakkan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

16 penulis · 21 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • Universitas Syiah Kuala
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Iswandi IswandiInstitut Agama Islam Negeri Kendari2
Selva IlyandaAfiliasi tidak diketahui1
Sumarno SumarnoAfiliasi tidak diketahui1
Kosariza KosarizaAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad ZikriAfiliasi tidak diketahui1
Taufik Qul BasyarAfiliasi tidak diketahui1
Puput Sari PuspitaAfiliasi tidak diketahui1
Nicho SitorusAfiliasi tidak diketahui1
Tiara Kartika NabelaAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad EritonAfiliasi tidak diketahui1
Johannes NainggolanAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanUniversitas Syiah Kuala1
Rofiqoh PebriantiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Budhi Wirawan, Setya</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i, Arfa'i</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Nuryatman, Eko</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Perlindungan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Menyampaikan Pendapat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Media Sosial</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Hak konstitusional warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyebarkan informasidijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selainitu, Pasal 28E ayat (3) juga menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat. Kedua pasal ini membentuk landasan yuridis yang kuat bagi perlindungankebebasan berekspresi dan hak atas informasi di Indonesia, baik dalam ruang publik maupunprivat. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penegakan hukumterhadap penyampaian pendapat di muka umum, serta bagaimana analisis hukum terhadapkebebasan berpendapat di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori negarahukum, teori hak asasi manusia, dan teori tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkanbahwa kebebasan berpendapat hanya dapat dijamin jika ada kolaborasi aktif antara masyarakat danpemerintah dalam memantau serta mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan.Kesimpulannya, masih banyak kasus di mana kebebasan berpendapat belum mendapatkanperlindungan hukum yang optimal, sehingga diperlukan revisi undang-undang untuk memastikanhak konstitusional tersebut benar-benar dihormati dan ditegakkan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2025-02-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/37409</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i1.37409</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law; 1-13</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v5i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/37409/20713</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Setya Budhi Wirawan, Arfa'i, Eko Nuryatman</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>