Akses terbuka
Jurnal
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden
Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 4 No. 3 (2024) · hlm. 329–339
ISSN 2797-9040
Terbit 2024-10-31
Penerbit Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa en
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, serta memberlakukannya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan perbandingan untuk mengkaji kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan yang muncul akibat putusan tersebut. Isu hukum utama yang diangkat adalah apakah perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang diatur dalam UUD 1945, serta apakah keputusan tersebut dapat menimbulkan menimbulkan hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi luas, termasuk dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya. Meski keputusan ini memicu pro dan kontra, dalam jangka panjang, tantangan utamanya adalah memastikan kualifikasi dan integritas calon presiden dan wakil presiden tetap terjaga, di samping memperhatikan faktor usia. Dampak lain yang muncul adalah potensi perubahan dalam partisipasi politik, representasi, serta regenerasi kepemimpinan, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Jaringan kolaborasi para penulis
26 penulis ·
41 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Jambi Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Fadhillah, Muhammad Daffa</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Priskap, Ridham </dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Bustanuddin</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="id">Fadhillah, Muhammad Daffa </dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Analisis Yuridis</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Putusan Mahkamah Konstitusi</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Batas Usia</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, serta memberlakukannya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan perbandingan untuk mengkaji kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan yang muncul akibat putusan tersebut. Isu hukum utama yang diangkat adalah apakah perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang diatur dalam UUD 1945, serta apakah keputusan tersebut dapat menimbulkan menimbulkan hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi luas, termasuk dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya. Meski keputusan ini memicu pro dan kontra, dalam jangka panjang, tantangan utamanya adalah memastikan kualifikasi dan integritas calon presiden dan wakil presiden tetap terjaga, di samping memperhatikan faktor usia. Dampak lain yang muncul adalah potensi perubahan dalam partisipasi politik, representasi, serta regenerasi kepemimpinan, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi Indonesia.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
<dc:date>2024-10-31</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/37447</dc:identifier>
<dc:identifier>10.22437/limbago.v4i3.37447</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 4 No. 3 (2024); 329-339</dc:source>
<dc:source>2797-9040</dc:source>
<dc:source>10.22437/limbago.v4i3</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/37447/19245</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Muhammad Daffa Fadhillah, Ridham Priskap, Bustanuddin</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Fadhillah, M. D., Priskap, R., Bustanuddin, & Fadhillah, M. D. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Limbago: Journal of Constitutional Law, 4(3), 329–339. https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.37447
Salin
IEEE
M. D. Fadhillah, R. Priskap, Bustanuddin, and M. D. Fadhillah, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” Limbago: Journal of Constitutional Law, vol. 4, no. 3, pp. 329–339, 2024, doi: 10.22437/limbago.v4i3.37447.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.