Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguatkan Prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 1 (2025) · hlm. 137–152

DOI
10.22437/limbago.v5i1.42661
ISSN
2797-9040
Terbit
2025-02-22
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang diakui dalam UUD 1945,tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mahkamah Konstitusi memilikiperan strategis dalam menegakkan prinsip Konstitusi Hijau melalui judicial review terhadapundang-undang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalammemperkuat perlindungan lingkungan, kontribusi putusannya terhadap kebijakan lingkungan,serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif dengan pendekatan konseptual terhadap putusan MK terkait perlindunganlingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK telah memberikan dasar hukumyang kuat bagi perlindungan lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, tetapiimplementasinya masih menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, serta dominasikepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparatpenegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip KonstitusiHijau benar-benar diwujudkan dalam kebijakan lingkungan yang efektif. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi langkah krusial dalammenjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

19 penulis · 43 tautan kepenulisan bersama · 24 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Adiwangsa Jambi
  • Universitas Jambi
  • Universitas Merangin
  • National University of Malaysia
  • IPB University
  • Universitas Batanghari
  • Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Saidatul Nadia Abd AzizNational University of Malaysia2
Hartati HartatiUniversitas Jambi2
Muhammad Reza HalomoanIPB University1
Hartati HartatiUniversitas Jambi1
Helmi HelmiUniversitas Jambi1
Muhammad Syahlan SamosirUniversitas Adiwangsa Jambi1
Alendrad AlendradUniversitas Adiwangsa Jambi1
Ferdricka NggeboeUniversitas Batanghari1
RahmanAfiliasi tidak diketahui1
Albi TernandoUniversitas Adiwangsa Jambi1
Ridha KurniawanAfiliasi tidak diketahui1
A ZarkasiUniversitas Jambi1
Sayuti SayutiUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1
Rr. Rina AntasariUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguatkan Prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Chandra, Febrian</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hartati</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Diar, Adithiya</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Harmaini</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Handayani, Fitri</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Mahkamah Konstitusi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Konstitusi Hijau</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Judicial Review</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang diakui dalam UUD 1945,tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mahkamah Konstitusi memilikiperan strategis dalam menegakkan prinsip Konstitusi Hijau melalui judicial review terhadapundang-undang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalammemperkuat perlindungan lingkungan, kontribusi putusannya terhadap kebijakan lingkungan,serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif dengan pendekatan konseptual terhadap putusan MK terkait perlindunganlingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK telah memberikan dasar hukumyang kuat bagi perlindungan lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, tetapiimplementasinya masih menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, serta dominasikepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparatpenegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip KonstitusiHijau benar-benar diwujudkan dalam kebijakan lingkungan yang efektif. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi langkah krusial dalammenjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2025-02-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/42661</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i1.42661</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law; 137-152</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v5i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/42661/20756</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Febrian Chandra, Hartati, Adithiya Diar, Harmaini, Fitri Handayani</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>