Akses terbuka
Jurnal
Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 2 (2025) · hlm. 92–105
ISSN 2797-9040
Terbit 2025-06-28
Penerbit Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa en
Abstrak
Penelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan literatur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif serta konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan penugasan khusus di luar struktur TNI yang diatur secara ketat. Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan, yang bertentangan dengan regulasi. Praktik ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan melemahkan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Jabatan sipil penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala diperlukan demi menjaga profesionalitas TNI dan integritas birokrasi sipil.
Jaringan kolaborasi para penulis
19 penulis ·
35 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
Universitas Jambi Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan </dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Yudistira</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">A Zarkasi</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Muhmmad</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Bustanuddin</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Jabatan Sipil</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Aparatur Sipil Negara</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Tentara Nasional Indonesia</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan literatur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif serta konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan penugasan khusus di luar struktur TNI yang diatur secara ketat. Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan, yang bertentangan dengan regulasi. Praktik ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan melemahkan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Jabatan sipil penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala diperlukan demi menjaga profesionalitas TNI dan integritas birokrasi sipil.</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
<dc:date>2025-06-28</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/46053</dc:identifier>
<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i2.46053</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law; 92-105</dc:source>
<dc:source>2797-9040</dc:source>
<dc:source>10.22437/limbago.v5i2</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/46053/21304</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Yudistira, A Zarkasi, Muhmmad Eriton, Bustanuddin</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
OpenAlex
Terindeks
lewat DOI
0 sitasi
Crossref
Tidak ditemukan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
Sitasi artikel ini
APA 7
Yudistira, Zarkasi, A., Muhmmad, & Bustanuddin (2025). Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(2), 92–105. https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.46053
Salin
IEEE
Yudistira, A. Zarkasi, Muhmmad, and Bustanuddin, “Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” Limbago: Journal of Constitutional Law, vol. 5, no. 2, pp. 92–105, 2025, doi: 10.22437/limbago.v5i2.46053.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.