Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kebijakan Golden Visa untuk Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 3 (2025) · hlm. 14–32

DOI
10.22437/limbago.v5i3.49435
ISSN
2797-9040
Terbit
2025-10-31
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Golden Visa merupakan langkah strategis negara Indonesia untuk menunjang memudahkan investor, orang yang mempunyai keahlian khusus dan sebagainya untuk mnedukung beberapa bidang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pemberlakuan kebijakan Golden Visa yang diberikan kepada warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan negara. Kebijakan Golden Visa merupakan inovasi pemerintah yang memberikan kemudahan izin tinggal jangka panjang bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kebijakan Golden Visa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang PNBP Layanan Keimigrasian. Dan terakhir menguraikan kesimpulan dengan cara deduktif bahwa pemberlakuan Golden Visa memberikan kepastian hukum bagi investor dan profesional asing, namun perlu pengaturan ketentuan terkait golden visa agar menjamin kepastian hukum terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pentingnya perumusan norma hukum yang komprehensif dan konsisten dalam mengatur kebijakan Golden Visa, supaya pemberian izin tinggal bagi warga negara asing tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

29 penulis · 54 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Sultan Zainal Abidin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Muhammad EritonUniversitas Jambi2
Muhammad AminAfiliasi tidak diketahui2
Hapsa HapsaAfiliasi tidak diketahui1
Ahmad BaidawiAfiliasi tidak diketahui1
Novita LestariAfiliasi tidak diketahui1
Firmansyah PutraAfiliasi tidak diketahui1
iswandiAfiliasi tidak diketahui1
M Adrun NafizAfiliasi tidak diketahui1
SyamsirAfiliasi tidak diketahui1
Ridham PriskapUniversitas Jambi1
Mukhaimin SukriAfiliasi tidak diketahui1
Ilham Mulia SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Adeb Davega PrasnaUniversitas Jambi1
Desta Angga RamadaniAfiliasi tidak diketahui1
Anne Ajria destaAfiliasi tidak diketahui1
Rona Dwi ArifaAfiliasi tidak diketahui1
IrwandiAfiliasi tidak diketahui1
Febrika RudiansyahAfiliasi tidak diketahui1
AgusAfiliasi tidak diketahui1
Sri ulanAfiliasi tidak diketahui1
MuhammadAfiliasi tidak diketahui1
Hera SeftiyanaAfiliasi tidak diketahui1
Daniel SiboroAfiliasi tidak diketahui1
A ZarkasiUniversitas Jambi1
Farhanin Abdullah AsuhaimiSultan Zainal Abidin University1
Dinda Syufradian PutraUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kebijakan Golden Visa untuk Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Mariska, Della</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ansorullah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Putra, Firmansyah</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Golden Visa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Peraturan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Warga Negara Asing</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Golden Visa merupakan langkah strategis negara Indonesia untuk menunjang memudahkan investor, orang yang mempunyai keahlian khusus dan sebagainya untuk mnedukung beberapa bidang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pemberlakuan kebijakan Golden Visa yang diberikan kepada warga negara asing berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan negara. Kebijakan Golden Visa merupakan inovasi pemerintah yang memberikan kemudahan izin tinggal jangka panjang bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kebijakan Golden Visa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang PNBP Layanan Keimigrasian. Dan terakhir menguraikan kesimpulan dengan cara deduktif bahwa pemberlakuan Golden Visa memberikan kepastian hukum bagi investor dan profesional asing, namun perlu pengaturan ketentuan terkait golden visa agar menjamin kepastian hukum terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pentingnya perumusan norma hukum yang komprehensif dan konsisten dalam mengatur kebijakan Golden Visa, supaya pemberian izin tinggal bagi warga negara asing tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.
&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2025-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/49435</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i3.49435</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Constitutional Law; 14-32</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v5i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/49435/22465</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Della Mariska, Ansorullah, Firmansyah Putra</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>