Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 3 (2025) · hlm. 106–123

DOI
10.22437/limbago.v5i3.49646
ISSN
2797-9040
Terbit
2025-10-31
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dan memperkuat putusan hukum tersebut terhadap Pemilu Daerah. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi memutus adanya jeda waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, antara penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai dasar analisis. Kajian ini fokus pada pertimbangan hukum hakim dan penguatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Daerah. Putusan ini berimplikasi pada kekosongan jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD akibat masa jabatan yang berakhir pada tahun 2029, dengan jadwal Pemilu Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2031. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para Pakar Hukum Tata Negara mengenai alternatif pengaturan masa transisi pasca keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah belum sejalan dengan prinsip ekuitas rakyat, sehingga ditetapkan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang berlaku mulai tahun 2029 sebagai model keserentakan yang konstitusional dan lebih efektif. Maka perlunya pengaturan masa transisi, dasar hukum perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, dan mekanisme pengisian jabatan Pejabat Kepala Daerah guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan akibat jadwal Pemilu Daerah tahun 2031. Saran dalam penelitian ini agar Pemerintah dan DPR segera merevisi undang-undang Pemilu dan Pilkada.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

26 penulis · 51 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
MuhammadAfiliasi tidak diketahui2
IrwandiAfiliasi tidak diketahui2
Muhammad EritonUniversitas Jambi2
A ZarkasiAfiliasi tidak diketahui1
Daffa Ilham PratamaAfiliasi tidak diketahui1
Febby Nurul SesyaAfiliasi tidak diketahui1
KosarizaAfiliasi tidak diketahui1
LolyAfiliasi tidak diketahui1
Dian EfianingsihAfiliasi tidak diketahui1
BustanuddinAfiliasi tidak diketahui1
Nike ArdilaAfiliasi tidak diketahui1
Aswari HepniAfiliasi tidak diketahui1
Chairini AbitaAfiliasi tidak diketahui1
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui1
Ilham Mulia SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Kiki Riski SaputriAfiliasi tidak diketahui1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Kiki Riski SaputriAfiliasi tidak diketahui1
Rony Ricky RinaldiAfiliasi tidak diketahui1
Rehan Fahri SeptiawanAfiliasi tidak diketahui1
Nataya Resti NatasyaAfiliasi tidak diketahui1
Firmansyah PutraUniversitas Jambi1
Daniel SiboroAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Andana, Apri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Amin, Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Implikasi Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemilihan Umum Daerah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en"> 
Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dan memperkuat putusan hukum tersebut terhadap Pemilu Daerah. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi memutus adanya jeda waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, antara penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai dasar analisis. Kajian ini fokus pada pertimbangan hukum hakim dan penguatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Daerah. Putusan ini berimplikasi pada kekosongan jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD akibat masa jabatan yang berakhir pada tahun 2029, dengan jadwal Pemilu Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2031. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para Pakar Hukum Tata Negara mengenai alternatif pengaturan masa transisi pasca keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah belum sejalan dengan prinsip ekuitas rakyat, sehingga ditetapkan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang berlaku mulai tahun 2029 sebagai model keserentakan yang konstitusional dan lebih efektif. Maka perlunya pengaturan masa transisi, dasar hukum perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, dan mekanisme pengisian jabatan Pejabat Kepala Daerah guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan akibat jadwal Pemilu Daerah tahun 2031. Saran dalam penelitian ini agar Pemerintah dan DPR segera merevisi undang-undang Pemilu dan Pilkada.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2025-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/49646</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i3.49646</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Constitutional Law; 106-123</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v5i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/49646/22473</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Apri Andana, Arfa'i, Muhammad Amin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>