Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Implikasi Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Kualitas Demokrasi Konstitusional Di Indonesia

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 3 (2025) · hlm. 33–43

DOI
10.22437/limbago.v5i3.49724
ISSN
2797-9040
Terbit
2025-10-31
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem pemilihan presiden pasca penghapusan presidential threshold dan menganalisis dampaknya terhadap demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold mengembalikan mekanisme pemilihan presiden sesuai dengan Pasal 6A UUD NRI 1945, yaitu pencalonan hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik tanpa syarat ambang batas. Implikasinya adalah meningkatnya keterbukaan, kesetaraan politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold dapat memperkuat prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

28 penulis · 56 tautan kepenulisan bersama · 2 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Radboud University Nijmegen
  • Hasanuddin University
  • Universitas Halu Oleo
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Irwandi IrwandiRadboud University Nijmegen2
Muhammad AminUniversitas Halu Oleo2
Meri YarniAfiliasi tidak diketahui2
Syamsir SyamsirHasanuddin University2
Syaiful AnwarAfiliasi tidak diketahui1
Gemmy Anugerah PrasetyaAfiliasi tidak diketahui1
Ratu Tasya SalsabilaAfiliasi tidak diketahui1
Muhsin Iwan SaputraAfiliasi tidak diketahui1
Ansorullah AnsorullahAfiliasi tidak diketahui1
Satriadi SatriadiAfiliasi tidak diketahui1
Sherly Dantis SuhamarthaAfiliasi tidak diketahui1
Arfa'iAfiliasi tidak diketahui1
Nike ArdilaAfiliasi tidak diketahui1
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui1
Ilham Mulia SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Firmansyah PutraAfiliasi tidak diketahui1
Rona Dwi ArifaAfiliasi tidak diketahui1
muhammad ramadhanAfiliasi tidak diketahui1
Rehan Fahri SeptiawanAfiliasi tidak diketahui1
Nurul FitrianiAfiliasi tidak diketahui1
Arfa’i Arfa’iAfiliasi tidak diketahui1
Johannes NainggolanAfiliasi tidak diketahui1
Melia Rizki RuswandiAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Valiant Arsi NugrahaAfiliasi tidak diketahui1
Mutia Dwi Arita DeliAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implikasi Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Kualitas Demokrasi Konstitusional Di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Djatmiko, Aerlangga</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hepni, Aswari</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Eriton, Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Presidential threshold</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemilu</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kedaulatan Rakyat</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Demokrasi Konstitusional</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem pemilihan presiden pasca penghapusan presidential threshold dan menganalisis dampaknya terhadap demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold mengembalikan mekanisme pemilihan presiden sesuai dengan Pasal 6A UUD NRI 1945, yaitu pencalonan hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik tanpa syarat ambang batas. Implikasinya adalah meningkatnya keterbukaan, kesetaraan politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold dapat memperkuat prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2025-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/49724</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i3.49724</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Constitutional Law; 33-43</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v5i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/49724/22466</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Aerlangga Djatmiko, Aswari Hepni, Muhammad Eriton</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>