Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Legitimasi Yuridis Kewenangan Panglima TNI Dalam Keadaan Darurat: Akibat Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 6 No. 1 (2026) · hlm. 67–86

DOI
10.22437/limbago.v6i1.50355
ISSN
2797-9040
Terbit
2026-02-25
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menimbulkan persoalan konstitusional yang serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Situasi tersebut berimplikasi pada vacuum of command dalam struktur pertahanan negara karena kekuasaan tertinggi atas TNI berada di tangan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. Ketidakjelasan mekanisme pelimpahan komando kepada Menteri Triumvirat berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menimbulkan dilema yuridis bagi Panglima TNI dalam mengambil keputusan strategis di bidang pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Panglima TNI saat terjadi kekosongan eksekutif serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang jelas bagi Panglima TNI untuk menjalankan komando operasional secara independen tanpa instruksi Presiden, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan ultra vires dan mengancam supremasi sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai pelimpahan kewenangan komando militer selama periode kekosongan jabatan eksekutif secara jelas dan terukur.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

36 penulis · 74 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Halu Oleo
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
EMK AlidarAfiliasi tidak diketahui3
Arroyyan RamlyAfiliasi tidak diketahui3
Muhammad RamliUniversitas Halu Oleo1
Wa NurgayahUniversitas Halu Oleo1
Anugrah LutfiAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Kanzul FikriAfiliasi tidak diketahui1
Saad MurdyAfiliasi tidak diketahui1
David AryiansyahAfiliasi tidak diketahui1
Rahmat HidayatUniversitas Halu Oleo1
Fuad MuchlisAfiliasi tidak diketahui1
Aditya WahyudhiAfiliasi tidak diketahui1
Dody PerwiraAfiliasi tidak diketahui1
Riezky Pratama PanjaitanAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad SyukriUniversitas Halu Oleo1
WardhaAfiliasi tidak diketahui1
SaifulAfiliasi tidak diketahui1
Tona Aurora LubisAfiliasi tidak diketahui1
Edi YuhermansyahAfiliasi tidak diketahui1
Sumita DewiAfiliasi tidak diketahui1
Samsuardi SamsuardiAfiliasi tidak diketahui1
Riadhus SholihinAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Alfi SyahriAfiliasi tidak diketahui1
Yuni RoslailiAfiliasi tidak diketahui1
Suparwany SuparwanyAfiliasi tidak diketahui1
Dinni MaghfirahAfiliasi tidak diketahui1
Yuhasnibar YuhasnibarAfiliasi tidak diketahui1
Aulil AmriAfiliasi tidak diketahui1
Bustamam UsmanAfiliasi tidak diketahui1
Yuhasnibar SyahAfiliasi tidak diketahui1
Shabarullah ShabarullahAfiliasi tidak diketahui1
Azka Akmalia JihadAfiliasi tidak diketahui1
Ayrin Sazwa FildziaAfiliasi tidak diketahui1
Nadhilah FilzahAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Legitimasi Yuridis Kewenangan Panglima TNI Dalam Keadaan Darurat: Akibat Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Maulana, Muhammad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Firmansyah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Nova</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kekosongan Jabatan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan Panglima TNI</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pertahanan Negara</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, menimbulkan persoalan konstitusional yang serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Situasi tersebut berimplikasi pada vacuum of command dalam struktur pertahanan negara karena kekuasaan tertinggi atas TNI berada di tangan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. Ketidakjelasan mekanisme pelimpahan komando kepada Menteri Triumvirat berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menimbulkan dilema yuridis bagi Panglima TNI dalam mengambil keputusan strategis di bidang pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Panglima TNI saat terjadi kekosongan eksekutif serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang jelas bagi Panglima TNI untuk menjalankan komando operasional secara independen tanpa instruksi Presiden, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan ultra vires dan mengancam supremasi sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai pelimpahan kewenangan komando militer selama periode kekosongan jabatan eksekutif secara jelas dan terukur.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2026-02-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/50355</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v6i1.50355</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law; 67-86</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v6i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/50355/23622</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Muhammad Maulana, Firmansyah Putra, Nova Bela Dhyta</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>