Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Analisis Putusan Hakim MK Tentang Pemaknaan Penugasan Negara Dalam Putusan MK Nomor 176/PUUXXII/2024

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 6 No. 1 (2026) · hlm. 87–107

DOI
10.22437/limbago.v6i1.50384
ISSN
2797-9040
Terbit
2026-02-25
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar putusan hakim mahkamah konstitusi dan implikasi batasan pemaknaan mendapat penugasan dari negara dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 tentang pengunduran diri calon legislatif terpilih dan Bagaimana Implikasi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai mendapat penugasan dari negara terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa jabatan publik hasil pemilu merupakan mandat rakyat yang wajib dijalankan dengan tanggung jawab konstitusional. Pengunduran diri hanya sah apabila didasarkan pada penugasan negara yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Rekomendasi penelitian adalah perlunya segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan harmonisasi terkait tafsir konstitusional dan kebijakan administrasi untuk merumuskan pedoman mengenai kategori "penugasan dari negara" agar penerapannya konsisten di seluruh lembaga penyelenggara pemilu.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

17 penulis · 28 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
LolyAfiliasi tidak diketahui2
Febby Nurul SesyaAfiliasi tidak diketahui1
KosarizaAfiliasi tidak diketahui1
Dian EfianingsihAfiliasi tidak diketahui1
BustanuddinAfiliasi tidak diketahui1
Nike ArdilaAfiliasi tidak diketahui1
Aswari HepniAfiliasi tidak diketahui1
Kiki Riski SaputriAfiliasi tidak diketahui1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Kiki Riski SaputriAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad AminAfiliasi tidak diketahui1
Apri AndanaAfiliasi tidak diketahui1
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui1
Hera SeftiyanaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Putusan Hakim MK Tentang Pemaknaan Penugasan Negara Dalam Putusan MK Nomor 176/PUUXXII/2024</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Natasya, Nataya Resti</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Mahkamah Konstitusi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penugasan Negara</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemilu</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar putusan hakim mahkamah konstitusi dan implikasi batasan pemaknaan mendapat penugasan dari negara dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 tentang pengunduran diri calon legislatif terpilih dan Bagaimana Implikasi Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai mendapat penugasan dari negara terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa jabatan publik hasil pemilu merupakan mandat rakyat yang wajib dijalankan dengan tanggung jawab konstitusional. Pengunduran diri hanya sah apabila didasarkan pada penugasan negara yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Rekomendasi penelitian adalah perlunya segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan harmonisasi terkait tafsir konstitusional dan kebijakan administrasi untuk merumuskan pedoman mengenai kategori "penugasan dari negara" agar penerapannya konsisten di seluruh lembaga penyelenggara pemilu.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2026-02-25</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/50384</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v6i1.50384</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Constitusional Law; 87-107</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v6i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/50384/23623</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Nataya Resti Ananda, Arfa'i, Muhammad Amin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>