Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Problematika Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 6 No. 2 (2026) · hlm. 333–350

DOI
10.22437/limbago.v6i2.53685
ISSN
2797-9040
Terbit
2026-06-28
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis prosedur pembentukan Undang-Undang melalui studi proses pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (perubahan pertama dan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penelitian memberikan pemahaman mengenai pentingnya prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

33 penulis · 64 tautan kepenulisan bersama · 28 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • State University of Makassar
  • UIN Raden Mas Said Surakarta
  • Hasanuddin University
  • Sakarya University
  • Manipur International University
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Andi YaqubInstitut Agama Islam Negeri Kendari4
Ashadi L. DiabInstitut Agama Islam Negeri Kendari2
Arfa'i Arfa'iUniversitas Jambi2
mrizkyfajar ryansyahAfiliasi tidak diketahui2
Fatihani BasoInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Eka Sufartianinsih JafarState University of Makassar1
Eva LestariInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
S NasruddinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Andi Novita Mudriani DjaoeInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Riadin RiadinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
M. Rifqi MahardikaUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
M. ThalibUniversitas Jambi1
Selva IlyandaUniversitas Jambi1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Pebi RamadianUniversitas Jambi1
Syafernando Akas PutraUniversitas Jambi1
Taufik Qul BasyarUniversitas Jambi1
Ansorullah AnsorullahUniversitas Jambi1
Guruh HidayatUniversitas Jambi1
Fikri AzmiUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Kamaruddin KamaruddinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Muh AkbarHasanuddin University1
Layyin MahfianaUIN Raden Mas Said Surakarta1
Andi Zamakhsyari BaharuddinSakarya University1
Lian Mulyani MuthalibInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Arrie BudhiartieUniversitas Jambi1
Happy David PradhanManipur International University1
Nuchraha Alhuda HasndaNusa Putra University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Problematika Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Suidarmanto, Muhamad Dimas</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">A Zarkasi, A Zarkasi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Iswandi, Iswandi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Pembentukan Undang Undang</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Prosedur Legislasi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Undang-Undang TNI</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis prosedur pembentukan Undang-Undang melalui studi proses pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (perubahan pertama dan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penelitian memberikan pemahaman mengenai pentingnya prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2026-06-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/53685</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v6i2.53685</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law;  333-350</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v6i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/53685/24581</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Muhamad Dimas Suidarmanto, A Zarkasi, Iswandi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>