Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal Tanpa peringkat SINTA

Analisis Pertimbangan Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 6 No. 2 (2026) · hlm. 282–294

DOI
10.22437/limbago.v6i2.54538
ISSN
2797-9040
Terbit
2026-06-28
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUUXXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penafsiran konstitusi dalam praktik pengujian undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan serta meninjaunya berdasarkan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kedua putusan terletak pada penilaian unsur kerugian konstitusional dan hubungan kausalitas antara norma yang diuji dengan hak yang diklaim dirugikan, sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda. Namun, keduanya memiliki persamaan karena menguji norma dan menggunakan dasar legal standing yang sama berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dari aspek hukum acara, mekanisme perbaikan permohonan yang bersifat anjuran belum menjamin penilaian legal standing secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menilai legal standing serta penguatan hukum acara guna menjamin kepastian hukum.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

5 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
AgusAfiliasi tidak diketahui1
Moendra AchmadAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Pertimbangan Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en"> Nainggolan, Mailastiur</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Prasna, Adeb</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Dhyta, Nova</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Mahkamah Konstitusi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kedudukan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Rangkap Jabatan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUUXXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penafsiran konstitusi dalam praktik pengujian undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan serta meninjaunya berdasarkan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kedua putusan terletak pada penilaian unsur kerugian konstitusional dan hubungan kausalitas antara norma yang diuji dengan hak yang diklaim dirugikan, sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda. Namun, keduanya memiliki persamaan karena menguji norma dan menggunakan dasar legal standing yang sama berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dari aspek hukum acara, mekanisme perbaikan permohonan yang bersifat anjuran belum menjamin penilaian legal standing secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menilai legal standing serta penguatan hukum acara guna menjamin kepastian hukum.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2026-06-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/54538</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v6i2.54538</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law; 282-294</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v6i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/54538/24585</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Mailastiur Nainggolan, Adeb Davega Prasna, Nova Bela Dhyta</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>