Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 6 No. 2 (2026) · hlm. 320–332

DOI
10.22437/limbago.v6i2.54543
ISSN
2797-9040
Terbit
2026-06-28
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menghadirkan penafsiran baru terkait kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya praktik pungutan pada pendidikan dasar yang berpotensi menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum putusan tersebut serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperluas kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar yang tidak hanya terbatas pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta. Hal ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi secara merata tanpa diskriminasi. Namun, implementasi putusan ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, belum adanya regulasi teknis, serta kesiapan institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang adaptif dan penguatan sistem pengawasan agar pelaksanaan pendidikan dasar tanpa biaya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

5 penulis · 6 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Elsha MutiaraAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Murni, Murni</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Agus, Agus</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Lestari, Amanda</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">hak konstitusional</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pendidikan dasar</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pembiayaan pendidikan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menghadirkan penafsiran baru terkait kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya praktik pungutan pada pendidikan dasar yang berpotensi menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum putusan tersebut serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperluas kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar yang tidak hanya terbatas pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta. Hal ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi secara merata tanpa diskriminasi. Namun, implementasi putusan ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, belum adanya regulasi teknis, serta kesiapan institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang adaptif dan penguatan sistem pengawasan agar pelaksanaan pendidikan dasar tanpa biaya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2026-06-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/54543</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v6i2.54543</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law; 320-332</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v6i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/54543/24580</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Murni, Agus, Amanda Dea Lestari</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>