Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Analisis Konstitusionalisme Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Digital Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 6 No. 2 (2026) · hlm. 368–380

DOI
10.22437/limbago.v6i2.54639
ISSN
2797-9040
Terbit
2026-06-28
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan ruang digital sebagai tempat baru dalam berinteraksi sosial yang menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip konstitusionalisme, khususnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan data pribadi warga negara dan menilai kesesuainnya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, melalui studi terhadap UUD 1945, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta literatur hukum terkait. Pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Hasil Penelitian ini, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang berakar pada pasal 28G dan pasal 28I UUD 1945, dan telah diimplementasikan melalui UU PDP sebagai bentuk konkret dalam pembatasan kekuasaan negara. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa, penguatan terhadap kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci utama dalam optimalisasi terhadap praktik penerapan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan data pribadi di ruang digital.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

23 penulis · 43 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Sultan Zainal Abidin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
IrwandiAfiliasi tidak diketahui3
Muhammad EritonUniversitas Jambi3
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui2
Hapsa HapsaAfiliasi tidak diketahui1
Ahmad BaidawiAfiliasi tidak diketahui1
A ZarkasiAfiliasi tidak diketahui1
Daffa Ilham PratamaAfiliasi tidak diketahui1
Chairini AbitaAfiliasi tidak diketahui1
Ilham Mulia SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Rona Dwi ArifaAfiliasi tidak diketahui1
Febrika RudiansyahAfiliasi tidak diketahui1
AgusAfiliasi tidak diketahui1
Rony Ricky RinaldiAfiliasi tidak diketahui1
Rehan Fahri SeptiawanAfiliasi tidak diketahui1
Della MariskaAfiliasi tidak diketahui1
Arfa'iAfiliasi tidak diketahui1
Apri AndanaAfiliasi tidak diketahui1
A ZarkasiUniversitas Jambi1
Farhanin Abdullah AsuhaimiSultan Zainal Abidin University1
Dinda Syufradian PutraUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Konstitusionalisme Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Digital Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Siboro, Daniel</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Putra, Firmansyah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Amin, Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Konstitusionalisme</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hak asasi Manusia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Perlindungan Data Pribadi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Ruang Digital</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan ruang digital sebagai tempat baru dalam berinteraksi sosial yang menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip konstitusionalisme, khususnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan data pribadi warga negara dan menilai kesesuainnya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, melalui studi terhadap UUD 1945, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta literatur hukum terkait. Pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Hasil Penelitian ini, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang berakar pada pasal 28G dan pasal 28I UUD 1945, dan telah diimplementasikan melalui UU PDP sebagai bentuk konkret dalam pembatasan kekuasaan negara. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa, penguatan terhadap kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci utama dalam optimalisasi terhadap praktik penerapan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan data pribadi di ruang digital.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2026-06-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/54639</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v6i2.54639</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law; 368-380</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v6i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/54639/24583</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Daniel Santona Siboro, Firmansyah Putra, Muhammad Amin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>