Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi Berdasarkan UUD NRI 1945

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 6 No. 2 (2026) · hlm. 351–367

DOI
10.22437/limbago.v6i2.57316
ISSN
2797-9040
Terbit
2026-06-28
Penerbit
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa pengaturan hak prerogatif Presiden mengalami kekaburan norma akibat ketiadaan atribusi pengaturan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur parameter baku mengenai jenis tindak pidana, kriteria urgensi nasional, dan mekanisme pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Praktik terbaru menunjukkan adanya pergeseran pemberian amnesti dan abolisi dari instrumen rekonsiliasi nasional untuk tindak pidana politik menjadi instrumen yang digunakan pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini berargumen bahwa batasan hak prerogatif Presiden terdiri dari dua dimensi: batasan prosedural berupa kewajiban mempertimbangkan DPR yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta batasan substantif yang bersumber dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945) dan asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Kesimpulannya, diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang amnesti dan abolisi untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga integritas negara hukum.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

35 penulis · 62 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • IPB University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Iswandi IswandiUniversitas Jambi2
Muhammad AminAfiliasi tidak diketahui2
Syaiful AnwarIPB University1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Gemmy Anugerah PrasetyaUniversitas Jambi1
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi1
Ratu Tasya SalsabilaUniversitas Jambi1
Selva IlyandaUniversitas Jambi1
Muhsin Iwan SaputraUniversitas Jambi1
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi1
Kosariza KosarizaUniversitas Jambi1
Sumarno SumarnoUniversitas Jambi1
Muhammad ZikriUniversitas Jambi1
Taufik Qul BasyarUniversitas Jambi1
Ansorullah AnsorullahUniversitas Jambi1
Satriadi SatriadiUniversitas Jambi1
Puput Sari PuspitaUniversitas Jambi1
Nicho SitorusUniversitas Jambi1
Tiara Kartika NabelaUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Sherly Dantis SuhamarthaAfiliasi tidak diketahui1
AnsorullahAfiliasi tidak diketahui1
Ilham Mulia SiregarAfiliasi tidak diketahui1
Firmansyah PutraUniversitas Jambi1
Rona Dwi ArifaAfiliasi tidak diketahui1
Setya Budhi WirawanAfiliasi tidak diketahui1
Eko NuryatmanAfiliasi tidak diketahui1
Rehan Fahri SeptiawanAfiliasi tidak diketahui1
Aswari HepniAfiliasi tidak diketahui1
Aerlangga DjatmikoAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanUniversitas Jambi1
Rofiqoh PebriantiUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi Berdasarkan UUD NRI 1945</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Nainggolan, Johannes</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i, Arfa'i</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Eriton, Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Hak Prerogatif</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Amnesti, Abolisi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">UUD NRI 1945</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa pengaturan hak prerogatif Presiden mengalami kekaburan norma akibat ketiadaan atribusi pengaturan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur parameter baku mengenai jenis tindak pidana, kriteria urgensi nasional, dan mekanisme pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Praktik terbaru menunjukkan adanya pergeseran pemberian amnesti dan abolisi dari instrumen rekonsiliasi nasional untuk tindak pidana politik menjadi instrumen yang digunakan pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini berargumen bahwa batasan hak prerogatif Presiden terdiri dari dua dimensi: batasan prosedural berupa kewajiban mempertimbangkan DPR yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta batasan substantif yang bersumber dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945) dan asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Kesimpulannya, diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang amnesti dan abolisi untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga integritas negara hukum.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2026-06-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/57316</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v6i2.57316</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law;  351-367</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v6i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/57316/24586</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Johannes Parsaoran Nainggolan, Arfa'i, Muhammad Eriton</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>