Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

PELINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI

Mendapo: Journal of Administrative Law · Vol. 2 No. 1 (2021) · hlm. 51–62

DOI
10.22437/mendapo.v2i1.11450
ISSN
2774-7905, 2774-7840
Terbit
2021-02-26
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan dan strategis pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi berdasarkan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif.Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak individu dan masyarakat telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013 telah mengatur dan melindungi secara jelas hak dan kewajiban masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW hanya sebatas konsultasi publik saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bukan hanya sebatas konsultasi publik akan tetapi peran serta dalam menyusun dan merencanakan penataan ruang tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan baik, maka perlunya melakukan peninjauan kembali, dan keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

22 penulis · 48 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • Universitas Gadjah Mada
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Syamsir SyamsirHasanuddin University3
Fitria FitriaAfiliasi tidak diketahui3
Eko NuriyatmanAfiliasi tidak diketahui2
Hartati HartatiInstitut Agama Islam Negeri Kendari2
Teguh YuwonoUniversitas Gadjah Mada1
Afrizal Nehemia ToscanyAfiliasi tidak diketahui1
Yetniwati YerniwatiAfiliasi tidak diketahui1
Zaky AritaAfiliasi tidak diketahui1
Jingga MuliaAfiliasi tidak diketahui1
Nola Elfi TumanggerAfiliasi tidak diketahui1
Ageng Triganda SayutiAfiliasi tidak diketahui1
ZulfadliAfiliasi tidak diketahui1
Yetniwati YetniwatiAfiliasi tidak diketahui1
Iqbal AnshoriAfiliasi tidak diketahui1
Firdaus Abu BakarAfiliasi tidak diketahui1
Astra Vigo PutraAfiliasi tidak diketahui1
Fauzi SyamAfiliasi tidak diketahui1
Rio Yusri MaulanaAfiliasi tidak diketahui1
Teja SukmanaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Mendapo/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">PELINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Andika, M.</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Claresa, Yolanda</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rahmi, Elita</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kebijakan,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hak Masyarakat,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tata Ruang.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan dan strategis pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi berdasarkan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif.Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan historis (historical approach).  Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak individu dan masyarakat telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013 telah mengatur dan melindungi secara jelas hak dan kewajiban masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW  hanya sebatas konsultasi publik saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bukan hanya sebatas konsultasi publik akan tetapi peran serta  dalam menyusun dan merencanakan penataan ruang tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan baik, maka perlunya melakukan peninjauan kembali, dan keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2021-02-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/11450</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/mendapo.v2i1.11450</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Mendapo: Journal of Administrative Law; Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021; 51-62</dc:source>
	<dc:source>2774-7905</dc:source>
	<dc:source>2774-7840</dc:source>
	<dc:source>10.22437/mendapo.v2i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/11450/11131</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 M. Andika, Yolanda Claresa, Elita Rahmi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>