Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

Mendapo: Journal of Administrative Law · Vol. 3 No. 1 (2022) · hlm. 56–69

DOI
10.22437/mendapo.v3i1.13221
ISSN
2774-7905, 2774-7840
Terbit
2022-02-24
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Hasil Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf e tersebut, sesuai Pasal 27 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dilakukan melalui Deputi Bidang Investigasi BPKP. yang berbunyi Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepada di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit pengitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Kewenangan BPKP dalam peraturan perundang-undangan berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan (penilaian) kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pencegahan korupsi karena BPKP juga berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara (korupsi). Apabila meninjau sumber wewenang yang dimiliki oleh BPKP, maka wewenang yang dimiliki oleh BPKP ini termasuk dalam wewenang delegatif.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

28 penulis · 61 tautan kepenulisan bersama · 9 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Abulyatama
  • Universitas Syiah Kuala
  • Universitas Adiwangsa Jambi
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sukamto SatotoUniversitas Jambi2
Dhil’s NoviadesUniversitas Jambi2
Rustian MushawiryaUniversitas Jambi2
Nys. ArfaUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirAfiliasi tidak diketahui1
Fauzi SyamUniversitas Jambi1
Latifah AmirUniversitas Jambi1
Arie BudhiartieAfiliasi tidak diketahui1
Ivan Fauzani RaharjaUniversitas Jambi1
Iskandar ZulkarnainUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Rifqi Febrian RifqiAfiliasi tidak diketahui1
Rifqi FebrianUniversitas Adiwangsa Jambi1
Yoga Surya RamadhanUniversitas Jambi1
Zaky AritaAfiliasi tidak diketahui1
Elita RahmiUniversitas Jambi1
Zaky AritaUniversitas Jambi1
Yolanda ClaresaUniversitas Jambi1
Fitriana FitrianaUniversitas Syiah Kuala1
Anizar AhmadUniversitas Syiah Kuala1
Azharsyah IbrahimUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Isfanda IsfandaUniversitas Abulyatama1
Yuni RahmayantiUniversitas Abulyatama1
Galih Ramadhan SifaUniversitas Abulyatama1
Fitrah Rizqi Qaedi PapilayaUniversitas Abulyatama1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Mendapo/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Fitri Irawan, Nadia</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Syarif, Afif</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Fitria, Fitria</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Fungsi,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">BPKP,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Perpres,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">192 Tahun 2014.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Hasil Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan terhadap  perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat  kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,  audit investigasi  terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian  keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam  Pasal 3 huruf e tersebut, sesuai Pasal 27 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dilakukan melalui Deputi Bidang Investigasi BPKP. yang berbunyi Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepada di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit pengitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Kewenangan BPKP dalam peraturan perundang-undangan berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e  maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan (penilaian) kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pencegahan korupsi karena BPKP juga berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara (korupsi).  Apabila meninjau sumber wewenang yang dimiliki oleh BPKP,  maka  wewenang  yang  dimiliki  oleh  BPKP  ini  termasuk  dalam wewenang delegatif.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-02-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/13221</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/mendapo.v3i1.13221</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Mendapo: Journal of Administrative Law; Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022; 56-69</dc:source>
	<dc:source>2774-7905</dc:source>
	<dc:source>2774-7840</dc:source>
	<dc:source>10.22437/mendapo.v3i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/13221/13142</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Nadia Fitri Irawan, Afif Syarif, Fitria Fitria</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>