PENGATURAN PENYELESAIAN TINDAKAN MALADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Abstrak

Inggris

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem penyelesaian maladministrasi di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan adanya dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian tindakan maladministrasi yakni antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuris normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang selanjutnya disusun secara deskriptif agar menghasilkan solusi atas permasalahan yang dikaji. Adapun hasil penelitian ini bahwa penyelesaian tindakan maladministrasi di indonesia dapat ditempuh dengan 2 (dua) sistem yakni sitem litigasi dan sistem non-litigasi, yang mana sistem litigasi berada di Pengadilan Tata Usaha Negara  berdasarkan pasal 51, 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun. 2009 tentang Pelayanan Publik Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan sitem penyelesaian non-litigasi diselesaikan oleh Ombudsman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang, Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan perbedaan penyelesaian maladministrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara lebih pasif karena hanya menerima gugatan dari penggugat, sedangkan lembaga Ombudsman dapat melakukan penyelesaian secara aktif meskipun tidak terdapat laporan dengan terjun langsung dalam mencari dan menemukan alat bukti.

Bahasa Indonesia

This study aims to identify and analyze the maladministration settlement system in Indonesia in the perspective of the applicable laws and regulations with the existence of two institutions that have the authority to settle maladministration actions, namely the PTUN and the Ombudsman. This research is a normative research with a statutory and conceptual approach that is structured descriptively to produce solutions based on the problems studied. The results of this study indicate that the settlement of maladministration actions in Indonesia can be reached by 2 (two) systems, namely the litigation system and the non-litigation system, in which the litigation system is in the PTUN based on articles 51, 52 paragraph (2) of Law Number 25 of 2009 concerning Services. Public Jo Article 1 point 4 of Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court Jo Article 87 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Meanwhile, the non-litigation settlement system is resolved by the Ombudsman as regulated in Article 1 point 1 of Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman in conjunction with Article 46 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, there are no clear rules regarding the limits of forms of maladministration that can be resolved by each institution, so the authors suggest that the creation of legal certainty in the settlement of maladministration acts in Indonesia and the creation of good and quality public services, it is very necessary to have clear legal rules governing the boundaries regarding types of maladministration that can be resolved by the PTUN or the Ombudsman. Keywords; Solution, Maladministration, Legislation

Kata kunci

• Penyelesaian
• Maladministrasi
• Peraturan Perundang-Undangan.