Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Mendapo: Journal of Administrative Law · Vol. 3 No. 3 (2022) · hlm. 179–201

DOI
10.22437/mendapo.v3i3.18714
ISSN
2774-7905, 2774-7840
Terbit
2022-10-30
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

This research is motivated by the existence of inconsistencies in norms, ambiguity of norms, and differences in interpretation or designation of Substitute Regional Heads who are unable to carry out tasks. Regional Government Law and its differences with the authority of Substitute Officials in the Government Administration Law.”The research method”used”is normative research “using” (Statute Approach)”and (Conceptual Approach)”. Legal materials in this study include primary legal materials, secondary legal materials,”and tertiary legal materials. The”results “of this study”conclude that the Substitute Official Arrangement in the Government Administration Act actually only applies to the replacement of Administrative Positions so that it cannot be used to replace the Regional Head Position as a political position. There are only 2 types of Substitute Officials in the Government Administration Law, namely: (a) Daily Implementing Officers (Plh) and (b) Task Executing Officers (Plt). There are 4 types of Nomenclature of Substitute Officials in the Regional Government Law and its implementing regulations, namely: (a) Acting Regional Head (Plt KDH); (b) Acting Regional Head (Pj KDH); (c) Temporary Regional Head (Pjs KDH); and (d) Daily Implementing Regional Head (Plh KDH) It is hoped that later the relevant Government will issue a new regulation or explanatory regulation related to the Executing Tasks, Daily Executors, Temporary Acting and Acting.

Bahasa Indonesia

Penelitian dilatarbekangi adanya inkonsistensi norma, kekaburan norma, dan perbedaan tafsir atau sebutan Pejabat Pengganti kepala daerah yang berhalangan untuk melaksanakan tugas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan Pejabat Pengganti didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pengaturan Pejabat Pengganti Kepala Daerah didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan perbedaannya dengan kewenangan Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian metode yang digunakan adalah normatif penelitian. menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)dan”pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). “Bahan hukum yang yang digunakan pada penelitian ini meliputi “bahan hukum”sekunder, “bahan hukum” tersier, dan“bahan”hukum primer”. Hasil dari“penelitian ini”menyimpulkan bahwa Pengaturan Pejabat Pengganti didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebenarnya hanya berlaku untuk penggantian Jabatan Administrasi sehingga tidak dapat digunakan untuk penggantian Jabatan Kepala Daerah sebagai jabatan politik. Nomenklatur Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya ada 2 jenis yaitu: (a) Pejabat “Pelaksana Harian (Plh) dan (b) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)”.Nomenklatur“Pejabat”Pengganti dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya dikenal 4 jenis, yaitu: (a) Pelaksana Tugas Kepala Daerah (Plt KDH); (b) Penjabat Kepala Daerah (Pj KDH);(c)Pejabat Sementara Kepala Daerah (Pjs KDH); dan (d) Pelaksana Harian Kepala Daerah (Plh KDH)Diharapkannanti untuk Pemerintah yang bersangkutan mengeluarkan suatu peraturan baru atau peraturan penjelas terkait dengan“Pelaksana Tugas,Pelaksana Harian,Penjabat Sementara dan Penjabat”.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

36 penulis · 99 tautan kepenulisan bersama · 18 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Central European University
  • IAIN Kudus
  • Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta
  • McGill University
  • Teesside University
  • Mulawarman University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Eko NuriyatmanUniversitas Jambi4
Akbar Kurnia PutraUniversitas Jambi3
Helmi HelmiUniversitas Jambi2
Sukamto SatotoUniversitas Jambi2
Fitria FitriaUniversitas Jambi2
Ivan Fauzani RaharjaUniversitas Jambi2
Arrie BudhiartieUniversitas Jambi2
Nopyandri NopyandriUniversitas Jambi1
Helmi HelmiUniversitas Jambi1
Ivan Fauzani RahardjaAfiliasi tidak diketahui1
Benny SaputraCentral European University1
Afif SyarifUniversitas Jambi1
Dhil’s NoviadesUniversitas Jambi1
Latifah AmirUniversitas Jambi1
Arie BudhiartieAfiliasi tidak diketahui1
Ismanto IsmantoIAIN Kudus1
Tesa ocdiyana TesaAfiliasi tidak diketahui1
Tesa OcdiyanaUniversitas Jambi1
Rahayu RapindowatyUniversitas Jambi1
Edoar PadliUniversitas Jambi1
Rts. Fanny InayahUniversitas Jambi1
Nurul Khoirotul HijriahUniversitas Jambi1
Frandy Septior NababanUniversitas Jambi1
Taufik YahyaUniversitas Jambi1
Muhammad Izzul HaqMcGill University1
Muhammad Misbahul MujibSunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Elita RahmiUniversitas Jambi1
Rio Yusri MaulanaUniversitas Jambi1
IWK. Teja SukmanaTeesside University1
Retno KusniatiUniversitas Jambi1
Harry Setya NugrahaMulawarman University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Mendapo/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="id">Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Wahyudi, Amar</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Wahyudi, Amar</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Syam, Fauzi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Mushawirya, Rustian</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id">Kewenangan,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Pejabat Pengganti,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Kepala Daerah,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Pemerintah Daerah,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Peraturan Perundang-Undangan.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This research is motivated by the existence of inconsistencies in norms, ambiguity of norms, and differences in interpretation or designation of Substitute Regional Heads who are unable to carry out tasks. Regional Government Law and its differences with the authority of Substitute Officials in the Government Administration Law.”The research method”used”is normative research “using” (Statute Approach)”and (Conceptual Approach)”. Legal materials in this study include primary legal materials, secondary legal materials,”and tertiary legal materials. The”results “of this study”conclude that the Substitute Official Arrangement in the Government Administration Act actually only applies to the replacement of Administrative Positions so that it cannot be used to replace the Regional Head Position as a political position. There are only 2 types of Substitute Officials in the Government Administration Law, namely: (a) Daily Implementing Officers (Plh) and (b) Task Executing Officers (Plt). There are 4 types of Nomenclature of Substitute Officials in the Regional Government Law and its implementing regulations, namely: (a) Acting Regional Head (Plt KDH); (b) Acting Regional Head (Pj KDH); (c) Temporary Regional Head (Pjs KDH); and (d) Daily Implementing Regional Head (Plh KDH) It is hoped that later the relevant Government will issue a new regulation or explanatory regulation related to the Executing Tasks, Daily Executors, Temporary Acting and Acting.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Penelitian dilatarbekangi adanya inkonsistensi norma, kekaburan norma, dan perbedaan tafsir atau sebutan Pejabat Pengganti kepala daerah yang berhalangan untuk melaksanakan tugas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan Pejabat Pengganti didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pengaturan Pejabat Pengganti Kepala Daerah didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan perbedaannya dengan kewenangan Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian metode yang digunakan adalah normatif penelitian. menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)dan”pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) . “Bahan hukum yang yang digunakan pada penelitian ini meliputi “bahan hukum”sekunder, “bahan hukum” tersier, dan“bahan”hukum primer”. Hasil dari“penelitian ini”menyimpulkan bahwa Pengaturan Pejabat Pengganti didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebenarnya hanya berlaku untuk penggantian Jabatan Administrasi sehingga tidak dapat digunakan untuk penggantian Jabatan Kepala Daerah sebagai jabatan politik. Nomenklatur Pejabat Pengganti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya ada 2 jenis yaitu: (a) Pejabat “Pelaksana Harian (Plh) dan (b) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)”.Nomenklatur“Pejabat”Pengganti dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksananya dikenal 4 jenis, yaitu: (a) Pelaksana Tugas Kepala Daerah (Plt KDH); (b) Penjabat Kepala Daerah (Pj KDH);(c)Pejabat Sementara Kepala Daerah (Pjs KDH); dan (d) Pelaksana Harian Kepala Daerah (Plh KDH)Diharapkannanti untuk Pemerintah yang bersangkutan mengeluarkan suatu peraturan baru atau peraturan penjelas terkait dengan“Pelaksana Tugas,Pelaksana Harian,Penjabat Sementara dan Penjabat”.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-10-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18714</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/mendapo.v3i3.18714</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Mendapo: Journal of Administrative Law; Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022; 179-201</dc:source>
	<dc:source>2774-7905</dc:source>
	<dc:source>2774-7840</dc:source>
	<dc:source>10.22437/mendapo.v3i3</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/18714/14446</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Amar Wahyudi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>