KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMINA SHOP

Abstrak

Inggris

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop yang dimana dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan penyaluran Bahan Bakar Minyak keseluruh daerah di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat adalah terkait bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pertashop yang ditujukan untuk ruang lingkup Kabupaten ataupun Desa. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pertashop masih belum memberikan batas-batas kewenangan yang jelas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan terhadap perizinan program Pertashop tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun tetap memiliki keterlibatan dari Pemerintah Daerah serta badan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep otonomi daerah. Selanjutnya pengaturan terkait persyaratan perizinan usaha Pertashop diatur lebih lanjut di dalam peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Bahasa Indonesia

Abstract The purpose of this research is to determine the Authority of local governments to implement Pertamina Shop Business Licensing and Supervision which is motivated by the Government's desire to realize equitable distribution of Fuel Oil to all regions in Indonesia. The issue raised was related to the role of the Regional Government in implementing the Pertashop program aimed at the scope of the Regency or Village. Provisions related to the implementation of Pertashop still do not provide clear limits of authority by the Central Government and Regional Governments. The results of this study show that the authority over the licensing of the Pertashop program remains the authority of the central government, but still has the involvement of the Regional Government and other bodies in accordance with the provisions of laws and regulations and the concept of regional autonomy. Furthermore, regulations related to pertashop business licensing requirements are further regulated in the regulation...of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 6 of 2015 concerning the Distribution of Certain Types of Fuel Oil and Special Types of Fuel Assignments in Areas Where There are No Distributors.

Kata kunci

• Pertashop
• Kewenangan
• Pemerintah Daerah.
• Pemerintah Daerah