Fraud Prevention Strategy Framework Related to Government Inventory Towards Good Governance: Kerangka Strategi Pencegahan Fraud Terkait Inventarisasi Pemerintah Menuju Good Gorvenance
Kecurangan KERANGKA YURIDIS STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD DALAM PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GORVENANCE DI KABUPATEN MALANG: -
Implementation of Local Government Investments plays an important and strategic role in accelerating economic growth and improving services to the public. The position of Malang Regency as the implementation of Regional Government is by the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The authority of Malang Regency Government includes regulation, operation and supervision. The juridical framework for fraud prevention strategies in implementing Local Government investment in order to realize good governance in Malang Regency has not been implemented in investment practices in 4 (four) BUMDs including Perumda Tirta Kanjuruhan, BPR Artha Kanjuruhan, PD Jasa Yasa, Bank Jatim. The absence of a feasibility analysis, portfolio analysis and risk analysis has the potential for fraudulent practices in the implementation of investment (Equity Participation) of the Regional Government so that the implementation of investment will be at odds with the efforts of the Malang Regency Government to realize good governance.
Bahasa Indonesia
Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah memegang peran penting dan strategis dalam rangka mempercepat purtumbuhan perekonomian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan Kabupaten Malang sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang meliputi regulasi, operasional dan supervisi. Kerangka yuridis strategi pencegahan fraud dalam pelakasanaan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan good governance di Kabupaten Malang belum di laksanakan pada praktek investasi di 4 (empat) BUMD meliputi Perumda Tirta Kanjuruhan, BPR Artha Kanjuruhan, PD Jasa Yasa, Bank Jatim. Ketiadaan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko berpotensi pada praktik curang/fraud dalam pelaksanaan investasi (Penyertaan Modal) Pemerintah Daerah sehingga praktik pelaksanaan inevstasi akan bertolak belakang dengan upaya Pemerintah Kabupaten Malang mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.