Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Implementation Of Citizens' Constitutional Rights In Demonstrations: Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi

PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM AKSI BERDEMONSTRASI DI KOTA PEKANBARU: Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi

Mendapo: Journal of Administrative Law · Vol. 4 No. 3 (2023) · hlm. 196–213

DOI
10.22437/mendapo.v4i3.25466
ISSN
2774-7905, 2774-7840
Terbit
2023-10-01
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

Demonstrating is a form of expressing opinions in public that is guaranteed by the constitution, this is very important because it is part of human rights, but in practice it must pay attention to the principle of balance between rights and obligations, respecting the rights of others, not anarchy, using language that polite and ethical as regulated by existing regulations, but in practice in the city of Pekanbaru it is not uncommon for demonstrators to do the opposite. The research method, this type of research is sociological legal research. research by obtaining data directly into the field in the form of interviews. The research location was carried out in Pekanbaru City. The reason for determining the location in Pekanbaru City is the location with the most occurrences and the target location for demonstrations in Riau Province compared to other Regencies/Cities in Riau Province. The results of this study concluded that the implementation of citizens' constitutional rights in demonstrating in the city of Pekanbaru has not been effective. because demonstrations tend not to inform the police about their action plans, beyond the time limit set by existing regulations, the actions turn out to be disorderly and tend to be anarchic. Obstacles in carrying out demonstrations include time limits, failure to follow action plan reporting rules, irresponsible repressive security, intervention from the security forces, provocations, officials or targets for action disappearing, misunderstandings between demonstrators and security forces resulting in physical conflict, destruction/confiscation /deprivation of action props. Efforts that must be made include: outreach or legal counseling on the Freedom of Expressing Opinions in Public to elements or components of society who have the potential to carry out demonstrations.

Bahasa Indonesia

Berdemonstrasi salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi, hal ini sangat penting karena bagian dari hak azasi manusia, namun dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan azas keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak anarkhis, mengunakan bahasa yang santun dan beretika sebagaimana yang diatur regulasi yang ada, namun dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru tidak jarang terjadi sebaliknya yang dilakukan oleh pihak demonstran. Metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. penelitian dengan cara memperoleh data langsung ke lapangan dalam bentuk wawancara. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Alasan penetapan lokasi di Kota Pekanbaru merupakan lokasi yang paling banyak terjadi dan sasaran lokasi aksi demonstrasi di Provinsi Riau dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif, karena demonstrasi cenderung tidak memberitahukan rencana aksi kepada pihak kepolisian, melebihi batas waktu yang ditentukan oleh aturan yang ada, aksi berubah tidak tertib dan cenderung anarkis. Hambatan pelaksanaan demonstras adanya pembatasan waktu, tidak mengikuti aturan pelaporan rencana aksi, pengamanan represif yang tidak bertanggung jawab, intervensi dari pihak keamanan, provokasi, pejabat atau sasaran aksi menghilang, kesalahpahaman antar massa aksi demonstrasi dengan pihak keamanan sehingga mengakibatkan konflik fisik, penghancuran/penyitaan/perampasan alat peraga aksi. Upaya yang harus dilakukan, di antaranya: sosialisasi atau penyuluhan hukum Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum kepada elemen atau komponen masyarakat yang potensial melakukan aksi demonstrasi

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

3 penulis · 2 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Lancang Kuning
  • STKIP Ahlussunnah
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mulza RoisSTKIP Ahlussunnah1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Mendapo/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implementation Of Citizens' Constitutional Rights In Demonstrations: Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi </dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM AKSI BERDEMONSTRASI DI KOTA PEKANBARU : Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Andrizal, Andrizal</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Andrizal, Andrizal</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Yandra, Alexsander</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="id">Rights</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Constitutional</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">Demonstrating</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Demonstrating is a form of expressing opinions in public that is guaranteed by the constitution, this is very important because it is part of human rights, but in practice it must pay attention to the principle of balance between rights and obligations, respecting the rights of others, not anarchy, using language that polite and ethical as regulated by existing regulations, but in practice in the city of Pekanbaru it is not uncommon for demonstrators to do the opposite. The research method, this type of research is sociological legal research. research by obtaining data directly into the field in the form of interviews. The research location was carried out in Pekanbaru City. The reason for determining the location in Pekanbaru City is the location with the most occurrences and the target location for demonstrations in Riau Province compared to other Regencies/Cities in Riau Province. The results of this study concluded that the implementation of citizens' constitutional rights in demonstrating in the city of Pekanbaru has not been effective. because demonstrations tend not to inform the police about their action plans, beyond the time limit set by existing regulations, the actions turn out to be disorderly and tend to be anarchic. Obstacles in carrying out demonstrations include time limits, failure to follow action plan reporting rules, irresponsible repressive security, intervention from the security forces, provocations, officials or targets for action disappearing, misunderstandings between demonstrators and security forces resulting in physical conflict, destruction/confiscation /deprivation of action props. Efforts that must be made include: outreach or legal counseling on the Freedom of Expressing Opinions in Public to elements or components of society who have the potential to carry out demonstrations.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Berdemonstrasi salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh konstitusi, hal ini sangat penting karena bagian dari hak azasi manusia, namun dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan azas keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak anarkhis, mengunakan bahasa yang santun dan beretika sebagaimana yang diatur regulasi yang ada, namun dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru tidak jarang terjadi sebaliknya yang dilakukan oleh pihak demonstran. Metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. penelitian dengan cara memperoleh data langsung ke lapangan dalam bentuk wawancara. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Alasan penetapan lokasi di Kota Pekanbaru merupakan lokasi yang paling banyak terjadi dan sasaran lokasi aksi demonstrasi di Provinsi Riau dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif, karena demonstrasi cenderung tidak memberitahukan rencana aksi kepada pihak kepolisian, melebihi batas waktu yang ditentukan oleh aturan yang ada, aksi berubah tidak tertib dan cenderung anarkis. Hambatan pelaksanaan demonstras adanya pembatasan waktu, tidak mengikuti aturan pelaporan rencana aksi, pengamanan represif yang tidak bertanggung jawab, intervensi dari pihak keamanan, provokasi, pejabat atau sasaran aksi menghilang, kesalahpahaman antar massa aksi demonstrasi dengan pihak keamanan sehingga mengakibatkan konflik fisik, penghancuran/penyitaan/perampasan alat peraga aksi. Upaya yang harus dilakukan, di antaranya: sosialisasi atau penyuluhan hukum Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum kepada elemen atau komponen masyarakat yang potensial melakukan aksi demonstrasi</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Fakultas Hukum Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2023-10-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/25466</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/mendapo.v4i3.25466</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Mendapo: Journal of Administrative Law; Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023; 196-213</dc:source>
	<dc:source>2774-7905</dc:source>
	<dc:source>2774-7840</dc:source>
	<dc:source>10.22437/mendapo.v4i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/25466/16481</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Andrizal Andrizal, Alexander Yandra</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>