Optimization Of Government Policy For Kerinci Seblat National Park: Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Untuk Taman Nasional Kerinci Seblat

Abstrak

Inggris

This article aims to analyze the policy of the Government of Musi Rawas Utara in preserving the protected forest of Kerinci Seblat National Park. In analyzing the problem, the author conducts field research commonly known as empirical research. In addition, a qualitative approach in the form of taking specimens by proposive sample is the best choice in this study, because it is considered more by field conditions. In this study, several things were found. The North Musi Rawas Regency Government was formally regarded as inappropriate and had not issued a legal policy that directly affected the protection of Kerinci Seblat National Park (TNKS). Although the policies of the local authorities have not been maximized, several policies that have been taken by the North Musi Rawas Regency Government, such as the establishment of Regional Regulations, Decrees, MoUs, and other public policies, have had a positive impact, although their implementation has not been maximized and effective. Some of the things that cause this article to mention the inadequacy and ineffectiveness of the policy are criminal acts against forests, such as forest encroachment, Illegal Logging, marijuana cultivation, and illegal mining, which are still found in TNKS. Therefore, it can be conveyed that there is a need for firm and concrete action in providing legal policies for forests to protect TKNS so that they can be adequately utilized and sustainably by taking into account the carrying capacity and accommodating capacity of forests. In addition, community involvement also needs to be maximized because they will experience direct impacts if forest destruction continues to occur and is not maintained.

Bahasa Indonesia

artikel ini menganalisis bentuk kebijakan Pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penulisan ini yaitu dengan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penarikan sampel dilakukan dengan cara proposive sample. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa secara formal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tidak mengeluarkan kebijakan yang langsung mengatur tentang Hutan Lindung TNKS, tetapi ada beberpa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah, MoU/Nota Kesepahaman dan Efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Selain itu, efektivitas kebijakan pemerintah tentang TNKS dapat juga dilihat dari kerusakan hutan lindung TNKS yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kasus perambahan hutan, pencurian kayu/illegal logging, dan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Sebagai saran atas kesimpulan tersebut disarankansepatutnya kita turut serta dalam menjaga dan melindungi hutan, tidak hanya Hutan Lindung TNKS karena hutan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita semua dan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara seharusnya dapat membuat kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga kelestarian Hutan Lindung TNKS, dan untuk Instansi terkait perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci

• hutan lindung
• kebijakan pemerintah
• kelestarian hutan
• TNKS