OMNIBUS LAW ON CLIMATE CHANGE WITH DIMENSIONS OF JUSTICE FOR SOCIETY AND THE ENVIRONMENT: OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN: OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
This research aimed to find out the urgency and construction of climate change legal reformulation in a sustainable and justice manner. Political legislation related to climate change currently manifests mainly through implementation regulations or even through policy products with less legal standing and binding force than if it is regulated in a law. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results show that reformulation is required considering that climate change control efforts have not been effective. The environmental organisations state that various regions are still affected by climate change, experiencing deforestation and depending on the exploitation of natural resources. For these reasons, a new formulation of climate change regulation that ensures justice is to establish an omnibus law on Climate Change. This idea is new, yet still in line with the results of previous studies and research regarding the lack of climate change regulation that is still dispersed in many regulations and/or policies. The omnibus law on climate change is expected to be an instrument of climate change control that has dimensions of justice for society and the environment.
Bahasa Indonesia
Penelitian ditujukan untuk mengetahui urgensi dan kontruksi reformulasi pengaturan perubahan iklim secara berkelanjutan dan berkeadilan. Bahwa saat ini politik hukum perundang-undangan terkait perubahan iklim lebih banyak diwujudkan dalam bentuk peraturan pelaksana atau bahkan berupa produk kebijakan yang kedudukan hukum dan daya ikatnya tidak sebaik apabila diatur dalam undang-undang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi diperlukan mengingat upaya pengendalian perubahan iklim belum efektif dilakukan. Berdasarkan data dari organisasi lingkungan hidup menyatakan bahwa berbagai daerah masih terdampak perubahan iklim, mengalami deforestasi dan masih tergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Karena itu formulasi baru pengaturan perubahan iklim yang berkeadilan adalah dengan membentuk omnibus law Undang-Undang Tentang Perubahan Iklim. Hal ini merupakan gagasan baru, namun masih sejalan dengan hasil kajian dan riset sebelumnya terkait lemahnya pengaturan perubahan iklim yang masih tersebar dalam banyak regulasi dan atau kebijakan. Dengan omnibus law undang-undang tentang perubahan iklim diharapkan akan menjadi instrumen pengendalian perubahan iklim yang berdimensi keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.