Legal Analysis Of New Student Admission in Regional Zoning System in Indonesia: Analisis Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Region di Indonesia
Analisis Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Region Di Indonesia: Analisis Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Region di Indonesia
Education is a vital human right that must be respected by all Indonesian people. Therefore, fair and equitable education must be provided to all levels of society. However, understanding the concept of "fairness" content of equal student citizenship is still up for dispute. Therefore, this article discusses the evaluation of New Students Accepting or Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) with Regional Zoning System in Indonesia. The research method used is normative legal research in the form of analytical descriptive. Data was collected from primary and secondary sources, including primary, secondary and tertiary legal documents. This data was then analyzed qualitatively. The results of data analysis show that Minister of Education and Culture Regulation Number 44 of 2019 is unfair. This regulation prioritizes the closest location within the zoning area for middle and high school students. However, if the candidates come from the same range, then the selection is based on age, which is considered less important than the student's academic performance. Therefore, student learning achievement should be the main criterion after considering the distance from where they live. This article will discuss the need to reanalyze Law of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019. Factors such as student achievement must be emphasized more than their age in this process. Further efforts are needed to maintain the quality of education and increase awareness.
Bahasa Indonesia
Pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan yang adil harus diberikan pada seluruh lapisan masyarakat. Namun, pemahaman tentang konsep "adil" dalam konteks pemerataan domisili siswa masih menjadi perdebatan. Maka artikel ini membahas Analisis Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Region di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder dan tersier. Lalu dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 memiliki ketidakadilan. Peraturan ini mementingkan jarak tempat tinggal paling dekat dalam wilayah zonasi untuk calon siswa tingkat SMP dan SMA. Namun, jika calon peserta tinggal dalam jarak yang sama, seleksi dilakukan berdasarkan usia, yang dianggap kurang relevan dibandingkan dengan prestasi akademik siswa. Sebaiknya, prestasi siswa seharusnya menjadi kriteria utama setelah jarak tempat tinggal. Artikel ini akan membahas perlunya peninjauan kembali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Faktor-faktor seperti prestasi siswa seharusnya mendapat penekanan lebih daripada usia siswa dalam sistem ini. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam menjaga kualitas pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat.
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.