ENFORCEMENT OF STRICT LIABILITY PRINCIPLES IN CASES ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIA: PENEGAKAN PRINSIP STRICT LIABILITY PADA KASUS HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Abstrak

Inggris

Enforcement law environment No can do with prevention and action preventive, for example, effort enforcer law prevent happen pollution environment life but can be done in a way repressive is effort enforcer law do action law to who violated it provisions current regulation. Principle strict liability is basic things in straightening up justice through something decisions in related courts with pollution environment, however, it can seen that For deeper with exists a second difference in the decision that, so in matter This the judge's consideration is absolute decision, if in something case Already No do effort law in case the. In researching this article, the author focuses on Enforcement penalty administration as An instrument enforcement law environment that has important meaning related to its function as instrument control, prevention, and overcoming acts prohibited by the provisions environment life. Through penalty administration intended for action violation That stopped, so penalty administration is instrument juridical in nature non- judicial preventive and depressive For end or stop violation the provisions listed in condition protection and management environment live with study two decision different courts to case fire land that has been through a trial process and enforceable law fixed (encroach), meanwhile method research used in this article is study exists problem norm laws and regulations current regulation. With So, the end of this article will contribute the main ideas to the enforcement law environment in field penalty administration from revocation frequent permission occurs in cases environment in Indonesia.

Bahasa Indonesia

Penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilakukan dengan pencegahan dan tindakan preventif saja, misalnya upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup tetapi dapat dilakukan secara represif adalah upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip strict liability merupakan hal yang mendasar dalam menegakkan keadilan melalui suatu putusan di pengadilan yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, namun dapat dilihat bahwa untuk lebih mendalam dengan adanya kedua perbedaan dalam putusan tersebut, sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim merupakan keputusan yang mutlak, jika dalam suatu perkara sudah tidak melakukan upaya hukum dalam perkara tersebut. Dalam penelian pada tulisan ini, penulis fokus pada Penegakan sanksi adminitrasi sebagai sebuah instrumen penegakan hukum lingkungan mempunyai arti penting terkait fungsinya sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan mengkaji dua putusan pengadilan yang berbeda terhadap perkara kebakaran lahan yang telah melalui proses persidangan dan berkekuatan hukum tetap (incrach), adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah mengkaji adanya permasalahan norma hukum para peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, akhir dari tulisan ini akan memberikan sumbangsih ide pokok terhadap penegakan hukum lingkungan dalam bidang sanksi adminitrasi berupa pencabutan izin yang kerapkali terjadi pada kasus-kasus lingkungan di Indonesia.

Kata kunci

• Strict Liability Principle Environmental Law Enforcement Licensing.
• Prinsip Strict Liability
• Penegakan Hukum Lingkungan
• Perizinan.