What is The Form of Analysis of Providing Legal Assistance to Vulnerable Groups? Bagaimana Bentuk Analisis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Kelompok Rentan?
Analysis of Providing Legal Assistance to Vulnerable Groups in Wonogiri Regency: Analisis Pemberian Bantuan Hukum Kepada Kelompok Rentan Di Kabupaten Wonogiri
Wonogiri Regency already has a good commitment through the draft Regional Regulation initiative which specifically guarantees the implementation of citizens' constitutional rights regarding the provision of legal aid for the poor and vulnerable groups. So far, the provision of legal aid has focused on poor people, but now with the expansion of the subject, it really helps other cases in society, so their inability to realize their constitutional rights has been helped. Preparation of research related to the Implementation of Wonogiri Regency Regional Regulations concerning the Provision of Legal Aid for the Poor was carried out using a constructivist paradigm and a qualitative approach where the focus of this study was to understand and develop the meaning of a social phenomenon that was occurring so that it could be understood by first collecting views. participants in the situation being studied. The reflection of the principle of equality before the law in the implementation of the Wonogiri Regency Regional Regulation concerning the Provision of Legal Aid for the Poor cannot yet be measured because the implementation of this Regional Regulation has not been optimal, this is due to the lack of budget allocation for collaborating with Legal Aid Providers, both Legal Aid Organizations and Legal Aid Institute.
Bahasa Indonesia
Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Penyusunan riset terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti (Creswell, 2013). Refleksi asas equality before the law dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin belum dapat terukur karena implementasi dari Peraturan Daerah ini belum maksimal, hal tersebut disebabkan belum adanya alokasi anggaran untuk melakukan kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum baik Organisasi Bantuan Hukum maupun Lembaga Bantuan Hukum Kata Kunci: Bantuan Hukum, Perda, Kabupaten Wonogiri
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.