Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 1 No. 1 (2021) · hlm. 79–95

DOI
10.22437/pampas.v1i1.8286
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2021-04-23
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan hak tahanan dan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak tahanan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tahanan masih belum efektif terkait beberapa hak, diantaranya yaitu hak untuk melakukan ibadah yakni terkait melaksanakan tempat ibadah tidak tersedia bagi semua agama yang diakui di Indonesia, kurangnya tenaga medis bagi layanan kesehatan, hak menyampaikan keluhan dimana keluhan tahanan kurang mendapat tanggapan dari petugas lapas dan hak mendapatkan kunjungan yang kurang nyaman serta hak mendapatkan politik. Kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak tahanan diantaranya: kapasitas berlebih Lembaga Pemasyarakatan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung di Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya tenaga pengajar pembinaan, tenaga kesehatan dan tenaga bantuan lainnya, kurangnya anggaran dana serta tidak semua tahanan bersedia mengikuti program yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan ABSTRACT This study aims to discuss the implementation of prisoners' rights and the constraints faced by the Penitentiary in providing prisoners' rights. This research is empirical research. The results showed that the implementation of the right of detainees was still ineffective in relation to several rights, including the right: to conduct worship, namely related to carrying out places of worship not available to all religions, lack of medical personnel for health services, the right to submit complaints where complaints from prisoners did not get a response from prison officers and the right to get uncomfortable visits and the right to get politics. Constraints experienced by Penal Institutions in granting prisoners' rights include: overcrowding capacity of Penitentiaries, limited facilities and infrastructure that support in Penitentiaries, lack of guidance teaching staff, health workers and other aid workers, lack of budget funds and not all prisoners are willing to participate in programs that given by the Penitentiary officer.

Jaringan kolaborasi para penulis

11 penulis · 25 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sahuri LasmadiAfiliasi tidak diketahui3
Elly SudartyAfiliasi tidak diketahui2
Syofyan NurAfiliasi tidak diketahui1
Nys. ArfaAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Elly SudartiAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Ardi Saputra GuloAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Nababan, Monica Dwi Putri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Nawawi, Khabib</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan hak tahanan dan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak tahanan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tahanan masih belum efektif terkait beberapa hak, diantaranya yaitu hak untuk melakukan ibadah yakni terkait melaksanakan tempat ibadah tidak tersedia bagi semua agama yang diakui di Indonesia, kurangnya tenaga medis bagi layanan kesehatan, hak menyampaikan keluhan dimana keluhan tahanan kurang mendapat tanggapan dari petugas lapas dan hak mendapatkan kunjungan yang kurang nyaman serta hak mendapatkan politik. Kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak tahanan diantaranya: kapasitas berlebih Lembaga Pemasyarakatan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung di Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya tenaga pengajar pembinaan, tenaga kesehatan dan tenaga bantuan lainnya, kurangnya anggaran dana serta tidak semua tahanan bersedia mengikuti program yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan
ABSTRACT
This study aims to discuss the implementation of prisoners' rights and the constraints faced by the Penitentiary in providing prisoners' rights. This research is empirical research. The results showed that the implementation of the right of detainees was still ineffective in relation to several rights, including the right: to conduct worship, namely related to carrying out places of worship not available to all religions, lack of medical personnel for health services, the right to submit complaints where complaints from prisoners did not get a response from prison officers and the right to get uncomfortable visits and the right to get politics. Constraints experienced by Penal Institutions in granting prisoners' rights include: overcrowding capacity of Penitentiaries, limited facilities and infrastructure that support in Penitentiaries, lack of guidance teaching staff, health workers and other aid workers, lack of budget funds and not all prisoners are willing to participate in programs that given by the Penitentiary officer.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v1i1.8286</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 1 No. 1 (2020); 79-95</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286/9889</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Monica Dwi Putri Nababan, Khabib Nawawi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>