Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 1 No. 2 (2021) · hlm. 22–42

DOI
10.22437/pampas.v1i2.9007
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2021-04-23
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dalam perspektir perbandingan Indonesia dan Swedia. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut hukum positif di Indonesia tidak adanya pertanggungjawaban pidana yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi secara jelas dan tegas sehingga belum efektif dan menyebabkan tidak maksimalnya dalam penanggulangan prostitusi itu sendiri. Apabila tidak ada aturan hukum di indonesia yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi, maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata. Berbeda dengan kebijakan hukum di Swedia yang sudah memiliki aturan yang dapat menjerat hukum terhadap pengguna jasa prostitusi. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi di Indonesia. ABSTRACT This article aims to discuss criminal liability on prostitution clients criminal liability in a comparative study between indonesia and swedish. This research is normative. The result of this study lead to the conclusion that based on the positive law in Indonesia there is no criminal liability that can ensnare the users of prostitution service clearly and decisively so there is not effective and not too optimum of handling prostitution. If there is no legal rule in Indonesia that regulates the users of prostitution services, then the users of prostitution services will feel safe and remain free to buy services for their satisfaction. Unlike the legal policy in Sweden which already has rules that can ensnare the law against prostitution service users. Criminal liability in this case is clearly and strictly needed, therefore, criminal law reform is needed related to criminal liability for users of prostitution services in Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 71 tautan kepenulisan bersama · 7 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • Universitas Halu Oleo
  • Universitas Muslim Buton
  • Indonesia University of Education
  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Bambang WidarsonoAfiliasi tidak diketahui3
Heru AtmokoAfiliasi tidak diketahui3
Khairan ARUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry2
Mira MaisuraAfiliasi tidak diketahui2
Mujamilah MujamilahAfiliasi tidak diketahui2
Kosasih KosasihAfiliasi tidak diketahui2
Salsabila Oktaria MirajAfiliasi tidak diketahui2
Aulia Syarif AzizAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad IchsanAfiliasi tidak diketahui1
Aminur AminurUniversitas Halu Oleo1
Abd. Rahman KadirUniversitas Halu Oleo1
Makkarennu MakkarennuHasanuddin University1
Sri wahyuni HarisHasanuddin University1
Hibnu NugrohoAfiliasi tidak diketahui1
Austin Al HarizAfiliasi tidak diketahui1
Ma'ruf Pambudi NurwantaraAfiliasi tidak diketahui1
Farchan Arif RosadiAfiliasi tidak diketahui1
Aliyth PrakarsaAfiliasi tidak diketahui1
Anas Aditya WijanarkoAfiliasi tidak diketahui1
Ahmad Ghifari AlhasaniAfiliasi tidak diketahui1
Reine RofianaAfiliasi tidak diketahui1
Rinni DwiantariAfiliasi tidak diketahui1
. BahariAfiliasi tidak diketahui1
. RidwanHasanuddin University1
La Ode KaharudinUniversitas Muslim Buton1
Dewi Asriani RidzalUniversitas Muslim Buton1
Haswan HaswanAfiliasi tidak diketahui1
Veni RosnawatiAfiliasi tidak diketahui1
Yandi YandiAfiliasi tidak diketahui1
Ari WidodoIndonesia University of Education1
Amprasto AmprastoAfiliasi tidak diketahui1
Cici Nur AzizahAfiliasi tidak diketahui1
Riandi RiandiIndonesia University of Education1
Novita RestiAfiliasi tidak diketahui1
Rizka Trian PalupyAfiliasi tidak diketahui1
Atika WirdasariAfiliasi tidak diketahui1
Huda HudaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Utami, Kania Mulia </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ridwan, Ridwan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Asphianto, Aan </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Pembaharuan hukum pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pertanggungjawaban pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pengguna jasa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">prostitusi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk  untuk membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dalam perspektir perbandingan Indonesia dan Swedia. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut hukum positif di Indonesia tidak adanya pertanggungjawaban pidana yang  dapat menjerat pengguna jasa prostitusi secara jelas dan tegas sehingga belum efektif dan menyebabkan tidak maksimalnya dalam penanggulangan prostitusi itu sendiri. Apabila tidak ada aturan hukum di indonesia yang mengatur tentang pengguna jasa prostitusi, maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa  membeli jasa untuk kepuasan mereka semata. Berbeda dengan kebijakan hukum di Swedia yang sudah memiliki aturan yang dapat menjerat hukum terhadap pengguna jasa prostitusi. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi di Indonesia.
ABSTRACT
This article aims to discuss criminal liability on prostitution clients criminal liability in a comparative study between indonesia and swedish . This research is normative.  The result of this study lead to the conclusion that based on the positive law in Indonesia there is no criminal liability that can ensnare the users of prostitution service clearly and decisively so there is not effective and not too optimum of handling prostitution. If there is no legal rule in Indonesia that regulates the users of prostitution services, then the users of prostitution services will feel safe and remain free to buy services for their satisfaction. Unlike the legal policy in Sweden which already has rules that can ensnare the law against prostitution service users. Criminal liability in this case is clearly and strictly needed, therefore, criminal law reform is needed related to criminal liability for users of prostitution services in Indonesia.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v1i2.9007</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 1 No. 2 (2020); 22-42</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Kania Mulia  Utami, Ridwan Ridwan, Aan  Asphianto</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>