Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 1 No. 2 (2021) · hlm. 152–175

DOI
10.22437/pampas.v1i2.9616
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2021-04-23
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

ABSTRAK Permasalahan politik uang dalam pesta demokrasi (Pemilu) merupakan tindakan yang kerap terjadi. Isu ataupun memang benar nyata terjadi, setidaknya mengharuskan ruang pikir bagaimana dengan aturan hukum yang ada, yang mengatur hal tersebut, serta bagaimana sebenarnya alur penyelesaian tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana politik uang yang ditangani pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi pada Pemilu 2019 dan fakor penghambat penanganan tindak pidana tersebut. Adapun hasil penelitian, bahwa proses penanganan tindak pidana politik uang pada Pemilu 2019 melalui sembilan tahap yang setiap tahap dibatasi waktu yaitu, Tahap temuan dan laporan, pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu, pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, rapat pleno, tahap penyidikan, pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu, tahap penuntutan, tahap pengadilan, dan pembahasan keempat di Sentra Gakkumdu. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana politik uang, yaitu pengaturan alur penanganan yang panjang dengan waktu yang terbatas, sulitnya menemukan alat bukti karena waktu terlalu singkat. ABSTRACT The problem of money politics in democratic parties (elections) is an act that often occurs. The issue, or indeed it really happened, at least requires a space to think about how the existing legal rules, which regulate it, as well as how exactly the flow of completion of the action. This study aims to determine the process of handling cases of money politics criminal acts handled by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Jambi Province in the 2019 Election and the factors which hamper the handling of these criminal acts. As for the results of the study, that the process of handling money politics in 2019 Election through nine stages, each phase limited by time, namely, the stages of findings and reports, the first discussion at the Gakkumdu Center, the second discussion at the Gakkumdu Center, the plenary meeting, the investigation stage, the third discussion at Gakkumdu Center, the prosecution stage, the court stage, and the fourth discussion at the Gakkumdu Center. Inhibiting factors in handling money politics crime, namely setting a long flow of handling with limited time, difficulty in finding evidence because the time is too short.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

19 penulis · 45 tautan kepenulisan bersama · 4 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Herry LiyusUniversitas Jambi2
Elly SudartiUniversitas Jambi2
Haryadi HaryadiUniversitas Jambi2
Erwin ErwinUniversitas Jambi1
Haryadi HaryadiState University of Semarang1
Usman UsmanAfiliasi tidak diketahui1
Rina NurhalizaUniversitas Jambi1
M. Hadhri NurUniversitas Jambi1
Yolla Fitri AmiliaUniversitas Jambi1
Andi NajemiUniversitas Jambi1
Reyanda Muzhaqin PutraUniversitas Jambi1
Hafrida HafridaUniversitas Jambi1
Sisi Delica UtaryUniversitas Jambi1
Cindy WIUniversitas Jambi1
Triana DeswitaUniversitas Jambi1
Dessy RakhmawatiUniversitas Jambi1
Tri Imam MunandarUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Pratama, Ramon Azmi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Wahyudi, Dheny </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemilu</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Politik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Uang</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">ABSTRAK
Permasalahan politik uang dalam pesta demokrasi (Pemilu) merupakan tindakan yang kerap terjadi. Isu ataupun memang benar nyata terjadi, setidaknya mengharuskan ruang pikir bagaimana dengan aturan hukum yang ada, yang mengatur hal tersebut, serta bagaimana sebenarnya alur penyelesaian tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana politik uang yang ditangani pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi pada Pemilu 2019 dan fakor penghambat penanganan tindak pidana tersebut. Adapun hasil penelitian, bahwa proses penanganan tindak pidana politik uang pada Pemilu 2019 melalui sembilan tahap yang setiap tahap dibatasi waktu yaitu, Tahap temuan dan laporan, pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu, pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, rapat pleno, tahap penyidikan, pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu, tahap penuntutan, tahap pengadilan, dan pembahasan keempat di Sentra Gakkumdu. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana politik uang, yaitu pengaturan alur penanganan yang panjang dengan waktu yang terbatas, sulitnya menemukan alat bukti karena waktu terlalu singkat.
ABSTRACT
The problem of money politics in democratic parties (elections) is an act that often occurs. The issue, or indeed it really happened, at least requires a space to think about how the existing legal rules, which regulate it, as well as how exactly the flow of completion of the action. This study aims to determine the process of handling cases of money politics criminal acts handled by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Jambi Province in the 2019 Election and the factors which hamper the handling of these criminal acts. As for the results of the study, that the process of handling money politics in 2019 Election through nine stages, each phase limited by time, namely, the stages of findings and reports, the first discussion at the Gakkumdu Center, the second discussion at the Gakkumdu Center, the plenary meeting, the investigation stage, the third discussion at Gakkumdu Center, the prosecution stage, the court stage, and the fourth discussion at the Gakkumdu Center. Inhibiting factors in handling money politics crime, namely setting a long flow of handling with limited time, difficulty in finding evidence because the time is too short.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9616</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v1i2.9616</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 1 No. 2 (2020); 152-175</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9616/6396</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Ramon Azmi Pratama, Dheny  Wahyudi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>