Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 1 No. 3 (2021) · hlm. 1–11

DOI
10.22437/pampas.v1i3.11084
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2021-04-23
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1)Bahwa dari segi yuridis, jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. 2)Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh jaksa saat ini berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Jika kewenangan penyidikan oleh kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum karena hampir dalam setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki oleh lembaga kejaksaan. ABSTRACT This article aims to find out and analyze how the duties and powers of prosecutors as investigators in criminal acts of corruption and analyze the duties and powers of prosecutors as investigators in corruption in the future. The research method used is normative juridical. The results are 1) Whereas from a juridical perspective, the prosecutor has the authority to carry out investigations into criminal acts of corruption, however, the authority of each sub-system in the criminal justice system for corruption must be clarified because it is very decisive so that legal certainty and legal equivalence can be achieved. 2) Whereas the prosecutor's current authority to investigate criminal acts of corruption clashes with the criminal justice system in force in Indonesia. If the investigative authority is maintained by the prosecutor's office, it seems that there is no coordination between law enforcement agencies because almost every stage of law enforcement on corruption, namely the investigation, investigation, prosecution and implementation of court decisions or executions, is owned by the prosecutor's office.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 122 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • Universitas Syiah Kuala
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Elly SudartiAfiliasi tidak diketahui12
Dheny WahyudhiAfiliasi tidak diketahui4
Yulia MonitaAfiliasi tidak diketahui4
Khabib NawawiAfiliasi tidak diketahui3
Nys. ArfaAfiliasi tidak diketahui3
Dessy RakhmawatiAfiliasi tidak diketahui3
Andi NajemiAfiliasi tidak diketahui3
Sri RahayuHasanuddin University2
Hafrida HafridaAfiliasi tidak diketahui2
Mohamad RapikAfiliasi tidak diketahui2
Herry LiyusAfiliasi tidak diketahui2
Ahmad Novindri Aji SukmaAfiliasi tidak diketahui1
Angga Aldilla GusmanAfiliasi tidak diketahui1
Moh Hasyim Asy'ariAfiliasi tidak diketahui1
Ammar Zul HaidarAfiliasi tidak diketahui1
Mutia Carolina FransicaAfiliasi tidak diketahui1
Elly SudartyAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Harry Setya NugrahaAfiliasi tidak diketahui1
Johni NajwanAfiliasi tidak diketahui1
M. Zulva AuliaAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Rosmidah RosmidahAfiliasi tidak diketahui1
Dony Yusra PebriantoAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanUniversitas Syiah Kuala1
Ell SudartiAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Akbar Kurnia PutraAfiliasi tidak diketahui1
Bernard SipahutarAfiliasi tidak diketahui1
Budi ArdiantoAfiliasi tidak diketahui1
Umar HasanAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Sintia FebrianiAfiliasi tidak diketahui1
Ana Indah CahyaniAfiliasi tidak diketahui1
Ardi Saputra GuloAfiliasi tidak diketahui1
Desi RatnasariAfiliasi tidak diketahui1
Ahsanul RaufAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Kurnia, Vani</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Lasmadi, Sahuri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Siregar, Elizabeth </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan jaksa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">korupsi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">penyidik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">tindak pidana</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis bagaimana tugas dan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1)Bahwa dari segi yuridis, jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. 2)Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh jaksa saat ini berbenturan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Jika kewenangan penyidikan oleh kejaksaan masih dipertahankan maka terkesan tidak adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum karena hampir dalam setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dimiliki oleh lembaga kejaksaan. 
ABSTRACT
This article aims to find out and analyze how the duties and powers of prosecutors as investigators in criminal acts of corruption and analyze the duties and powers of prosecutors as investigators in corruption in the future. The research method used is normative juridical. The results are 1) Whereas from a juridical perspective, the prosecutor has the authority to carry out investigations into criminal acts of corruption, however, the authority of each sub-system in the criminal justice system for corruption must be clarified because it is very decisive so that legal certainty and legal equivalence can be achieved. 2) Whereas the prosecutor's current authority to investigate criminal acts of corruption clashes with the criminal justice system in force in Indonesia. If the investigative authority is maintained by the prosecutor's office, it seems that there is no coordination between law enforcement agencies because almost every stage of law enforcement on corruption, namely the investigation, investigation, prosecution and implementation of court decisions or executions, is owned by the prosecutor's office.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v1i3.11084</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 1 No. 3 (2020); 1-11</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth  Siregar</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>