Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 1 No. 3 (2021) · hlm. 45–57

DOI
10.22437/pampas.v1i3.11085
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2021-04-23
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

The purpose of this article is to find out the enforcement of the Criminal Law Against the Smuggling of Baby Lobster in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police and the obstacles in enforcing the Criminal Law. Using the empirical juridical method, this article shows that the criminal law enforcement of Baby Lobster Smuggling in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police has not been implemented effectively because of the integration and coordination between law enforcement officials and community participation to play a role in law enforcement is still lacking, law enforcement will run effectively if law enforcement officers can cooperate professionally in enforcing the law. Constraints in enforcing the criminal law of smuggling baby lobster in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police against the perpetrators, among others, are the factors of facilities and infrastructure and insufficient human resources of investigators, limited funds and the lack of public legal awareness. Abstrak Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta kendala dalam penegakan hukum Hukum Pidana tersebut?. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, artikel ini menunjukkan penegakan hukum pidana Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur belum terlaksana dengan efektif karena keterpaduan dan koordinasi antar aparat penegakan hukum serta partisipasi masyarakat untuk ikut berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum masih kurang, penegakan hukum akan berjalan dengan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Kendala dalam penegakan hukum pidana penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur terhadap pelaku, antara lain pada faktor sarana dan prasaranannya dan sumber daya manusia personil penyidik yang kurang banyak, dana yang terbatas dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

9 penulis · 13 tautan kepenulisan bersama

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Herryliyus HerryliyusAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Lilik PurwastutiAfiliasi tidak diketahui1
Andi NajemiAfiliasi tidak diketahui1
Yulia MonitaAfiliasi tidak diketahui1
Tiwi SasmitaAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Veronika, Ayu</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Nawawi, Kabib</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Erwin, Erwin</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Baby Lobster</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">penegakan hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">penyeludupan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">The purpose of this article is to find out the enforcement of the Criminal Law Against the Smuggling of Baby Lobster in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police and the obstacles in enforcing the Criminal Law. Using the empirical juridical method, this article shows that the criminal law enforcement of Baby Lobster Smuggling in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police has not been implemented effectively because of the integration and coordination between law enforcement officials and community participation to play a role in law enforcement is still lacking, law enforcement will run effectively if law enforcement officers can cooperate professionally in enforcing the law. Constraints in enforcing the criminal law of smuggling baby lobster in the Legal Area of ​​the Tanjung Jabung Timur Police against the perpetrators, among others, are the factors of facilities and infrastructure and insufficient human resources of investigators, limited funds and the lack of public legal awareness.
Abstrak
Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur serta kendala dalam penegakan hukum Hukum Pidana tersebut?. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, artikel ini menunjukkan penegakan hukum pidana Penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur belum terlaksana dengan efektif karena keterpaduan dan koordinasi antar aparat penegakan hukum serta partisipasi masyarakat untuk ikut berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum masih kurang, penegakan hukum akan berjalan dengan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Kendala dalam penegakan hukum pidana penyelundupan Baby Lobster di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur  terhadap pelaku, antara lain pada faktor sarana dan prasaranannya dan sumber daya manusia personil penyidik yang kurang banyak, dana yang terbatas dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v1i3.11085</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 1 No. 3 (2020); 45-57</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Ayu Veronika, Kabib Nawawi, Erwin Erwin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>