Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 2 No. 3 (2021) · hlm. 59–75

DOI
10.22437/pampas.v2i3.14876
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2021-12-31
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

This study aims to determine the arrangements, similarities and differences in the prosecution authority regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and The Criminal Procedure Code 1934 Thailand. The results show that there are differences in the authority to prosecute between Indonesia and Thailand. In Thailand, it is not only the public prosecutor who can prosecute criminal cases because the criminal procedure code also regulates the victim's right to prosecute criminal cases that happened to him/her through a private prosecution process or through a joint prosecutor. It is hoped that the existence of regulations regarding the authority for victims to be actively involved in the criminal justice process can guarantee protection for the rights of victims which have been neglected by the state so as to restore public confidence in the Indonesian criminal justice process. Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, persamaan dan perbedaan kewenangan penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan The Criminal Procedure Code 1934. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada pengaturan wewenang untuk melakukan penuntutan antara negara Indonesia dan Thailand. Di Thailand, yang dapat melakukan penuntutan perkara pidana bukan hanya penuntut umum karena the criminal procedure code juga mengatur hak korban untuk mengajukan penuntutan perkara pidana yang terjadi kepadanya melalui proses penuntutan pribadi (private prosecution) atau melalui penuntutan bersama (joint prosecutor). Diharapkan dengan adanya peraturan mengenai wewenang bagi korban untuk terlibat aktif didalam proses peradilan pidana dapat menjamin perlindungan bagi hak-hak korban yang selama ini terabaikan oleh negara sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana Indonesia.Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 98 tautan kepenulisan bersama · 6 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Halu Oleo
  • Institut Agama Islam Negeri Pontianak
  • Universitas Batanghari
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Yulia MonitaUniversitas Jambi7
Retno KusniatiUniversitas Jambi5
Sahuri LasmadiUniversitas Jambi4
Nys. ArfaUniversitas Jambi4
Tri Imam MunandarUniversitas Jambi3
Mohamad RapikUniversitas Jambi2
Elly SudartyAfiliasi tidak diketahui2
Syofyan NurUniversitas Jambi2
Khabib NawawiUniversitas Jambi2
Dessy RakhmawatiUniversitas Jambi2
Ivan Fauzani RaharjaUniversitas Jambi2
Elizabeth SiregarUniversitas Jambi2
Vina Olivia PebriyantiAfiliasi tidak diketahui1
Andi Basru WawoUniversitas Halu Oleo1
Erwin HadisantosoUniversitas Halu Oleo1
Arief SukinoInstitut Agama Islam Negeri Pontianak1
Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad SabriAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanUniversitas Jambi1
Maryati MaryatiUniversitas Batanghari1
Irwandi IrwandiUniversitas Jambi1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Rosmidah RosmidahUniversitas Jambi1
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Helmi HelmiUniversitas Jambi1
Meli Indah SariUniversitas Jambi1
Dimas PangestuUniversitas Jambi1
M. Jordan PradanaUniversitas Jambi1
Ussi Astika AnggraeniAfiliasi tidak diketahui1
Kabib NawawiUniversitas Jambi1
Ayu VeronikaUniversitas Jambi1
Moch. Reza Restu PrihatmajaUniversitas Jambi1
Lilik PurwastutyAfiliasi tidak diketahui1
Wilda Aulia M.PUniversitas Jambi1
Rizky Yusrina AmaliaUniversitas Jambi1
Nisa Nindia PutriUniversitas Jambi1
Muhammad Zhafran RahmanUniversitas Jambi1
Mohamad RafiqUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana  Indonesia dan Thailand</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Anisya, Adinda Farah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hafrida , Hafrida </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Erwin , Erwin</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Perbandingan hukum pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">kewenangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">penuntutan perkara pidana</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This study aims to determine the arrangements, similarities and differences in the prosecution authority regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and The Criminal Procedure Code 1934 Thailand. The results show that there are differences in the authority to prosecute between Indonesia and Thailand. In Thailand, it is not only the public prosecutor who can prosecute criminal cases because the criminal procedure code also regulates the victim's right to prosecute criminal cases that happened to him/her through a private prosecution process or through a joint prosecutor. It is hoped that the existence of regulations regarding the authority for victims to be actively involved in the criminal justice process can guarantee protection for the rights of victims which have been neglected by the state so as to restore public confidence in the Indonesian criminal justice process.
 
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, persamaan dan perbedaan kewenangan penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan The Criminal Procedure Code 1934. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada pengaturan wewenang untuk melakukan penuntutan antara negara Indonesia dan Thailand. Di Thailand, yang dapat melakukan penuntutan perkara pidana bukan hanya penuntut umum karena the criminal procedure code juga mengatur hak korban untuk mengajukan penuntutan perkara pidana yang terjadi kepadanya melalui proses penuntutan pribadi (private prosecution) atau melalui penuntutan bersama (joint prosecutor). Diharapkan dengan adanya peraturan mengenai wewenang bagi korban untuk terlibat aktif didalam proses peradilan pidana dapat menjamin perlindungan bagi hak-hak korban yang selama ini terabaikan oleh negara sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana Indonesia. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14876</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v2i3.14876</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 2 No. 3 (2021); 59-75</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14876/12552</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Adinda Farah Anisya, Hafrida  Hafrida , Erwin Erwin </dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>