Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 3 No. 1 (2022) · hlm. 1–14

DOI
10.22437/pampas.v3i1.17673
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2022-02-28
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

This study tries to explore and analyze the similarities and differences as well as the pros and cons of the settlement process in criminal acts against defamation in Indonesia and Australia. By tracing legal sources of both countries, this study demonstrates that the process of resolving criminal acts of defamation in Indonesia and Australia has several similarities and differences. The similarity rests on the application of two ways of criminal settlements, either by litigation or without litigation. In Indonesia, the settlement of defamation cases is always the domain of criminal law. In such the cases, according to the provisions of the Criminal Procedure Code, a complaint from the victim has to be brought to the Police in order to be set in the court. However, the defamation settlement can also be alternatively conducted through a non litigative way, known as a Restorative Justice system. Whereas in Australia, the settlement of criminal acts of defamation shall be resolved through civil proceedings, after which can be settled through criminal courts recommended with a written approval from the Director of Public Prosecutors.  ABSTRAK                                       Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan, berikut keunggulan dan kelemahan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia. Dengan menelusuri sumber-sumber bahan hukum kedua negara, artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia maupun Australia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak  pada diterapkannya dua jalur penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik, melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Namun di Indonesia penyelesaian tindak pidana selalu merupakan ranah hukum pidana, yaitu dimulai dengan adanya pengaduan oleh pihak yang dirugikan ke pihak kepolisian sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Penyelesaian melalui jalur Restorative Justice juga dapat diterapkan dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik ini. Sedangkan di Australia, penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik justru harus diselesaiakan melalui jalur perdata terlebih dahulu, baru setelah itu dapat diselesaikan melalui jalur pidana dengan adanya persetujuan tertulis dari Direktur Penuntut Umum.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 88 tautan kepenulisan bersama · 10 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Batanghari
  • State University of Malang
  • Universitas Bina Insan
  • Curtin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Yulia MonitaUniversitas Jambi6
Retno KusniatiUniversitas Jambi5
Tri Imam MunandarUniversitas Jambi3
Mohamad RapikUniversitas Jambi2
Dessy RakhmawatiUniversitas Jambi2
Ivan Fauzani RaharjaUniversitas Jambi2
Elizabeth SiregarUniversitas Jambi2
Erwin ErwinUniversitas Jambi2
Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad SabriAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanUniversitas Jambi1
Maryati MaryatiUniversitas Batanghari1
Rosmidah RosmidahUniversitas Jambi1
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Helmi HelmiUniversitas Jambi1
Meli Indah SariUniversitas Jambi1
Dimas PangestuUniversitas Jambi1
Nys. ArfaUniversitas Jambi1
Ussi Astika AnggraeniAfiliasi tidak diketahui1
Moch. Reza Restu PrihatmajaUniversitas Jambi1
Rizky Yusrina AmaliaUniversitas Jambi1
Adinda Farah AnisyaUniversitas Jambi1
Andreas AgungUniversitas Jambi1
Adrienne Dwi SyahfiradellaUniversitas Jambi1
Sulistiani SulistianiUniversitas Jambi1
Lukas Permadi Orlando BeremandaUniversitas Jambi1
Nisrina Ramadhani DaulayUniversitas Jambi1
Dheny WahyudiUniversitas Jambi1
Sisi Delica UtaryUniversitas Jambi1
Puan MaharaniUniversitas Jambi1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Tamara Adriani PowaAfiliasi tidak diketahui1
Sri Lestari RahayuState University of Malang1
Cristien MatondangUniversitas Jambi1
Suci Wahyuning RobbiUniversitas Jambi1
Pinkan Tania ShafiraAfiliasi tidak diketahui1
Wawan FransiscoUniversitas Bina Insan1
Muhamad AkbarCurtin University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en"> Zhafran Rahman, Muhammad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hafrida, Hafrida</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rafiq, Mohamad </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Proses Penyelesaian</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pencemaran Nama Baik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Perbandingan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Legal Comparison</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Defamation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Solution Process</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This study tries to explore and analyze the similarities and differences as well as the pros and cons of the settlement process in criminal acts against defamation in Indonesia and Australia. By tracing legal sources of both countries, this study demonstrates that the process of resolving criminal acts of defamation in Indonesia and Australia has several similarities and differences. The similarity rests on the application of two ways of criminal settlements, either by litigation or without litigation. In Indonesia, the settlement of defamation cases is always the domain of criminal law. In such the cases, according to the provisions of the Criminal Procedure Code, a complaint from the victim has to be brought to the Police in order to be set in the court. However, the defamation settlement can also be alternatively conducted through a non litigative way, known as a Restorative Justice system. Whereas in Australia, the settlement of criminal acts of defamation shall be resolved through civil proceedings, after which can be settled through criminal courts recommended with a written approval from the Director of Public Prosecutors.
 
ABSTRAK                                        
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan, berikut keunggulan dan kelemahan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia. Dengan menelusuri sumber-sumber bahan hukum kedua negara, artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia maupun Australia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak  pada diterapkannya dua jalur penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik, melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Namun di Indonesia penyelesaian tindak pidana selalu merupakan ranah hukum pidana, yaitu dimulai dengan adanya pengaduan oleh pihak yang dirugikan ke pihak kepolisian sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Penyelesaian melalui jalur Restorative Justice juga dapat diterapkan dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik ini. Sedangkan di Australia, penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik justru harus diselesaiakan melalui jalur perdata terlebih dahulu, baru setelah itu dapat diselesaikan melalui jalur pidana dengan adanya persetujuan tertulis dari Direktur Penuntut Umum.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-02-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17673</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v3i1.17673</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 3 No. 1 (2022); 1-14</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17673/13281</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Muhammad  Zhafran Rahman, Hafrida Hafrida, Mohamad  Rafiq</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>