Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 3 No. 1 (2022) · hlm. 31–41

DOI
10.22437/pampas.v3i1.17790
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2022-04-30
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

This article aims to find out how to follow up on criminal law for criminal acts of insulting the President and vice president and to find out how in the future criminal law policies are related to insults to the President and Vice President. The problem in this paper is how to regulate the criminal act of insulting the President and Vice President? And what about future criminal law policies related to the regulation of insulting the President and Vice President? The research method used in this research is normative legal research. The results of this study state that insults to the President and Vice President need a law that specifically regulates because considering the President is a symbol of sovereignty and the previous law has been revoked through the Constitutional Court's decision Number: 013-022/PUUIV/2006 and the Constitutional Court's decision Number: 6/PUU -V/2007 and the use of UU ITE is less precise because UU only regulates in general terms. Therefore, it is necessary to reform the law to emphasize cases of insult to the President and be able to provide special legal protection to the President and Vice President in the future so that things like this do not happen again. Â ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hukum pidana untuk tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkama konstitusi Nomor: 013-022/PUUIV/2006 dan putusan Mahkama konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti.Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 133 tautan kepenulisan bersama · 15 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • University of Szeged
  • Universitas Adiwangsa Jambi
  • University of Brawijaya
  • State University of Malang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sahuri LasmadiUniversitas Jambi10
Herry LiyusUniversitas Jambi6
Dheny WahyudhiUniversitas Jambi4
Yulia MonitaUniversitas Jambi4
Usman UsmanUniversitas Jambi4
Erwin ErwinUniversitas Jambi3
Dessy RakhmawatiUniversitas Jambi3
Usman UsmanUniversitas Jambi3
Elizabeth SiregarUniversitas Jambi3
Syofyan NurUniversitas Jambi2
Meri YarniUniversitas Jambi2
Netty NettyUniversitas Jambi2
Andi NajemiUniversitas Jambi2
Dheny WahyudiUniversitas Jambi2
Aga Anum PrayudiUniversitas Jambi2
Erwin ErwinUniversitas Jambi2
M. Alvi Rizki IlahiUniversitas Jambi2
Rizaldy AnggriawanUniversity of Szeged1
Andi Agus SalimUniversitas Jambi1
Riana LestariAfiliasi tidak diketahui1
Elly SudartyAfiliasi tidak diketahui1
Khabib NawawiUniversitas Jambi1
Dwi SuryahartatiUniversitas Jambi1
Suhermi SuhermiUniversitas Jambi1
Fitria FitriaUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanAfiliasi tidak diketahui1
Ell SudartiAfiliasi tidak diketahui1
Umar HasanUniversitas Jambi1
Rifqi FebrianUniversitas Adiwangsa Jambi1
Sri RahayuUniversity of Brawijaya1
Sri Lestari RahayuState University of Malang1
Dewi Untari DewiUniversitas Jambi1
Listiana ListianaAfiliasi tidak diketahui1
Hafrida HafridaUniversitas Jambi1
Ussi Astika AnggraeniAfiliasi tidak diketahui1
M. Hadhri NurUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap  Presiden dan Wakil Presiden</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Parsada, Laksamana Rihdo</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Sudarti, Elly</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa, Nys</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kebijakan Hukum Pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tindak Pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penghinaan Presiden dan Wakilnya</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Criminal Law Policy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Criminal Act</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Humiliation of President and Vice President</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This article aims to find out how to follow up on criminal law for criminal acts of insulting the President and vice president and to find out how in the future criminal law policies are related to insults to the President and Vice President. The problem in this paper is how to regulate the criminal act of insulting the President and Vice President? And what about future criminal law policies related to the regulation of insulting the President and Vice President? The research method used in this research is normative legal research. The results of this study state that insults to the President and Vice President need a law that specifically regulates because considering the President is a symbol of sovereignty and the previous law has been revoked through the Constitutional Court's decision Number: 013-022/PUUIV/2006 and the Constitutional Court's decision Number: 6/PUU -V/2007 and the use of UU ITE is less precise because UU only regulates in general terms. Therefore, it is necessary to reform the law to emphasize cases of insult to the President and be able to provide special legal protection to the President and Vice President in the future so that things like this do not happen again.
 
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari hukum pidana untuk tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan wakil presiden serta untuk mengetahui bagaimana kedepannya kebijakan hukum pidana terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan pengaturan penghinaan Presiden dan Wakilnya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyatakan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diperlukan hukum yang mengatur secara tepat mengingat Presiden merupakan simbol kedaulatan dan hukum yang ada sebelumnya sudah dicabut melalui putusan Mahkama konstitusi Nomor: 013-022/PUUIV/2006 dan putusan Mahkama konstitusi Nomor: 6/PUU-V/2007 serta kurang tepatnya menggunakan UU ITE karena UU tersebut hanya mengatur secara umum. Maka dari itu saran yang diajukan yaitu diperlukannya pembaharuan hukum agar dimasa yang akan datang dapat diberikan dengan hukuman yang lebih memberi sanksi tegas terhadap kasusu tersebut dan supaya hal seperti ini tidak terulang kembali dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti. </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-04-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v3i1.17790</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 3 No. 1 (2022); 31-41</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17790/13284</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>