Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 3 No. 2 (2022) · hlm. 163–173

DOI
10.22437/pampas.v3i2.19311
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2022-06-30
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the KPK in carrying out prosecutions for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption and the legal consequences arising from the prosecution's authority by the corruption eradication commission. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money laundering crimes because it is not clearly regulated in both the KPK Law and the Money Laundering Law. The KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality (Lex Scripta and Lex Certa) and is contrary to the attribution authority which results in legal uncertainty in the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should be a legal reform of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's Office to prosecute money laundering crimes And the Panel of Judges handling the case should make legal discoveries or Recht Vinding. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan akibat hukum yang timbul dari kewenangan penuntutan oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang karena tidak diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas legalitas (Lex Scripta dan Lex Certa) dan bertentangan dengan kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaikanya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 127 tautan kepenulisan bersama · 9 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • University of Cambridge
  • Monash University
  • Tsinghua University
  • Mulawarman University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Elly SudartiUniversitas Jambi8
Erwin ErwinUniversitas Jambi4
Herry LiyusUniversitas Jambi4
Dessy RakhmawatiUniversitas Jambi4
Hafrida HafridaUniversitas Jambi3
Dheny WahyudhiUniversitas Jambi3
Haryadi HaryadiUniversitas Jambi3
Andi NajemiUniversitas Jambi3
Yulia MonitaUniversitas Jambi3
Khabib NawawiUniversitas Jambi2
Nys. ArfaUniversitas Jambi2
Usman UsmanUniversitas Jambi2
Haryadi HaryadiAfiliasi tidak diketahui2
Mohamad RapikUniversitas Jambi2
Umar HasanUniversitas Jambi2
Elizabeth SiregarUniversitas Jambi2
Ahmad Novindri Aji SukmaUniversity of Cambridge1
Angga Aldilla GusmanAfiliasi tidak diketahui1
Ammar Zul HaidarMonash University1
Moh Hasyim Asy'ariUniversitas Jambi1
Mutia Carolina FransicaTsinghua University1
Elly SudartyAfiliasi tidak diketahui1
Johni NajwanUniversitas Jambi1
M. Zulva AuliaUniversitas Jambi1
Harry Setya NugrahaMulawarman University1
Aga Hanum PrayudiAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanAfiliasi tidak diketahui1
Ell SudartiAfiliasi tidak diketahui1
Sri RahayuAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinUniversitas Jambi1
Arsyad ArsyadUniversitas Jambi1
Sintia FebrianiUniversitas Jambi1
Claudia Permata DindaUniversitas Jambi1
Ardi Saputra GuloUniversitas Jambi1
Vani KurniaUniversitas Jambi1
Ardiko SitompulUniversitas Jambi1
Desi RatnasariUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Murniyanti, Murniyanti</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Lasmadi, Sahuri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Imam Munandar, Tri</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">KPK</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Penuntutan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tindak Pidana Pencucian Uang</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Authority</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Prosecution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Money Laundering Crime</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the KPK in carrying out prosecutions for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption and the legal consequences arising from the prosecution's authority by the corruption eradication commission. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money laundering crimes because it is not clearly regulated in both the KPK Law and the Money Laundering Law. The KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality (Lex Scripta and Lex Certa) and is contrary to the attribution authority which results in legal uncertainty in the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should be a legal reform of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's Office to prosecute money laundering crimes And the Panel of Judges handling the case should make legal discoveries or Recht Vinding.
Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi  dan akibat hukum yang timbul dari kewenangan penuntutan oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang karena tidak diatur  secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas legalitas (Lex Scripta dan Lex Certa) dan  bertentangan dengan kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaikanya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19311</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v3i2.19311</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 3 No. 2 (2022); 163-173</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19311/14149</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Murniyanti, Sahuri Lasmadi, Tri Imam Munandar</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>