Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 3 No. 2 (2022) · hlm. 223–239

DOI
10.22437/pampas.v3i2.19993
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2022-06-30
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

The purpose of this study was to determine the process of restorative justice in the settlement of criminal acts of Article 352 of the Criminal Code in terms of the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice. Empirical juridical research methods. The conclusion of the implementation of restorative justice at the Sarolangun Police Station has been carried out and refers to the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, but not all minor crimes are carried out with restorative justice because this can be realized when an agreement is reached by both parties. if it cannot be resolved in a restorative manner, the case is transferred to the prosecutor's office. Suggestions with the regulation of the head of the police force are expected to be able to carry out restorative justice to avoid short-term criminal penalties and in the future a law can be passed which specifically regulates the limits of compensation that can be submitted by victims to perpetrators because this is to maintain legal certainty and investigators further optimizing socialization to the public that restorative justice can be an effort in resolving minor crimes Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 352 KUHP ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif di polres sarolangun sudah dilaksanakan dan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi tidak semua tindak pidana ringan dilakukan secara keadilan restoratif karena hal tersebut dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan kedua belah pihak jika tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif maka perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Saran dengan adanya peraturan kepala kepolisian ini diharapkan untuk bisa melakukan keadilan restoratif untuk menghindari penjatuhan pidana jangka pendek serta kedepannya dapat disahkan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai batasan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban terhadap pelaku karena hal ini untuk mempertahankan kepastian hukum dan penyidik lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat menjadi upaya dala penyelesain tindak pidana ringan. Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 122 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Hasanuddin University
  • State University of Semarang
  • Universitas Syiah Kuala
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Subyantoro SubyantoroAfiliasi tidak diketahui9
Tri Imam MunandarAfiliasi tidak diketahui7
Rustono RustonoAfiliasi tidak diketahui5
Etik UmiyatiAfiliasi tidak diketahui5
Sri RahayuHasanuddin University4
Yulia MonitaAfiliasi tidak diketahui4
Dheny WahyudiAfiliasi tidak diketahui4
Mohamad RapikAfiliasi tidak diketahui4
Nys. ArfaAfiliasi tidak diketahui3
Dessy RakhmawatiAfiliasi tidak diketahui3
Elizabeth SiregarAfiliasi tidak diketahui3
Hari Bakti MardikantoroAfiliasi tidak diketahui2
Bambang HartonoAfiliasi tidak diketahui2
Mijil SetyasihAfiliasi tidak diketahui2
Imam BaehaqieAfiliasi tidak diketahui2
Agus NuryatinAfiliasi tidak diketahui2
Nas Haryati SetyaningsihAfiliasi tidak diketahui2
Fathur RokhmanState University of Semarang2
Teguh SupriyantoAfiliasi tidak diketahui2
Amril AmrilAfiliasi tidak diketahui2
Enggar Diah Puspa ArumAfiliasi tidak diketahui2
Nurhayani NurhayaniAfiliasi tidak diketahui2
Aga Anum PrayudiAfiliasi tidak diketahui2
Dheny WahyudhiAfiliasi tidak diketahui2
Rahma NurjanahAfiliasi tidak diketahui2
Usman UsmanUniversitas Syiah Kuala2
Ida ZulaehaAfiliasi tidak diketahui1
Ayu SetiyaningrumAfiliasi tidak diketahui1
Dony Hidayat Al-JananAfiliasi tidak diketahui1
Hendrix Noviyanto FirmansyahAfiliasi tidak diketahui1
Febrian Arif BudimanAfiliasi tidak diketahui1
Rahayu PristiwatiAfiliasi tidak diketahui1
Joseph WilsonAfiliasi tidak diketahui1
Prabawati NurhabibahAfiliasi tidak diketahui1
Habil SultanAfiliasi tidak diketahui1
Alfia RahmalidyaAfiliasi tidak diketahui1
Adia Wafa ShopuraAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan </dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Nia, Tita</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Haryadi , Haryadi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Najemi , Andi </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Keadilan Restoratif</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tindak Pidana Penganiayaan Ringan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Restorative Justice</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Minor Maltreatment</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">The purpose of this study was to determine the process of restorative justice in the settlement of criminal acts of Article 352 of the Criminal Code in terms of the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice. Empirical juridical research methods. The conclusion of the implementation of restorative justice at the Sarolangun Police Station has been carried out and refers to the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, but not all minor crimes are carried out with restorative justice because this can be realized when an agreement is reached by both parties. if it cannot be resolved in a restorative manner, the case is transferred to the prosecutor's office. Suggestions with the regulation of the head of the police force are expected to be able to carry out restorative justice to avoid short-term criminal penalties and in the future a law can be passed which specifically regulates the limits of compensation that can be submitted by victims to perpetrators because this is to maintain legal certainty and investigators further optimizing socialization to the public that restorative justice can be an effort in resolving minor crimes
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 352 KUHP ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif di polres sarolangun sudah dilaksanakan dan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi tidak semua tindak pidana ringan dilakukan secara keadilan restoratif karena hal tersebut dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan kedua belah pihak jika tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif maka perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Saran dengan adanya peraturan kepala kepolisian ini diharapkan untuk bisa melakukan keadilan restoratif untuk menghindari penjatuhan pidana jangka pendek serta kedepannya dapat disahkan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai batasan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban terhadap pelaku karena hal ini untuk mempertahankan kepastian hukum dan penyidik lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat menjadi upaya dala penyelesain tindak pidana ringan.
 </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v3i2.19993</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 3 No. 2 (2022); 223-239</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993/15111</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Tita Nia, Haryadi Haryadi , Andi  Najemi </dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>