Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Kebijakan Hukum Pidana terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 5 No. 1 (2024) · hlm. 115–126

DOI
10.22437/pampas.v5i1.31791
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2024-03-07
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

The purpose of this research is to find out and examine how future criminal law policies related to illicit enrichment as an effort to recover state assets in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how criminal law policy related to illicit enrichment as an effort to recover state assets. This research uses a type of Normative Judicial research, which is writen by analyzing and examining legal materials such as literature studies, legal literature, and laws and regulations related to research. The results of the study found that Indonesia has not yet made illicit enrichment an offense in the Anti-Corruption Law so that efforts to restore state financial losses have not been maximized, because there are still limitation in Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in combating corruption and recovering state financial losses. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang ditulis dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia hingga saat ini belum menjadikan illicit enrichment sebagai delik di dalam Undang-Undang Tipikor sehingga upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih terdapat keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian keuangan negara.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 129 tautan kepenulisan bersama · 13 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • University of Brawijaya
  • State University of Malang
  • Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Dheny WahyudhiUniversitas Jambi6
Nys. ArfaUniversitas Jambi4
Usman UsmanUniversitas Jambi4
Hafrida HafridaUniversitas Jambi3
Haryadi HaryadiUniversitas Jambi3
Andi NajemiUniversitas Jambi3
Dheny WahyudiUniversitas Jambi3
Dessy RakhmawatiUniversitas Jambi3
Sri RahayuUniversity of Brawijaya2
Elly SudartiUniversitas Jambi2
Haryadi HaryadiAfiliasi tidak diketahui2
Aga Anum PrayudiUniversitas Jambi2
Sahuri LasmadiUniversitas Jambi2
Putri SarahUniversitas Jambi2
Elizabeth SiregarUniversitas Jambi2
Lilik PurwastutiUniversitas Jambi1
Dessy RahkmawatyUniversitas Jambi1
Yulia MonitaUniversitas Jambi1
Aga Hanum PrayudiAfiliasi tidak diketahui1
Sri RahayuAfiliasi tidak diketahui1
Arsyad ArsyadUniversitas Jambi1
Umar HasanUniversitas Jambi1
Sri Lestari RahayuState University of Malang1
Rina NurhalizaUniversitas Jambi1
Claudia Permata DindaUniversitas Jambi1
Ardiko SitompulUniversitas Jambi1
Kukuh PrimaUniversitas Jambi1
Ahmad Zaini DahlanUniversitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto1
Moch. Reza Restu PrihatmajaUniversitas Jambi1
Arya Bagus WicaksonoUniversitas Jambi1
Yohana AnggietaUniversitas Jambi1
Niko SaputraAfiliasi tidak diketahui1
Nurroffiqoh NurroffiqohAfiliasi tidak diketahui1
Murniyanti MurniyantiUniversitas Jambi1
Ratna HidayatiAfiliasi tidak diketahui1
Vivi OctavianiUniversitas Jambi1
Asri RajumiUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kebijakan Hukum Pidana terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Ubaidila, Atta Syach</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Liyus, Herry</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Munandar, Tri Imam</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kebijakan Hukum Pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemulihan Aset Negara</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Criminal Law Policy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Illicit Enrichment</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Recovery of State Assets</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">The purpose of this research is to find out and examine how future criminal law policies related to illicit enrichment as an effort to recover state assets in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how criminal law policy related to illicit enrichment as an effort to recover state assets. This research uses a type of Normative Judicial research, which is writen by analyzing and examining legal materials such as literature studies, legal literature, and laws and regulations related to research. The results of the study found that Indonesia has not yet made illicit enrichment an offense in the Anti-Corruption Law so that efforts to restore state financial losses have not been maximized, because there are still limitation in Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in combating corruption and recovering state financial losses.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang ditulis dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia hingga saat ini belum menjadikan illicit enrichment sebagai delik di dalam Undang-Undang Tipikor sehingga upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih terdapat keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian keuangan negara.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2024-03-07</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31791</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v5i1.31791</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 5 No. 1 (2024); 115-126</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31791/17641</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Atta Syach Ubaidila, Herry Liyus, Tri Imam Munandar</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>