Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 5 No. 1 (2024) · hlm. 1–13

DOI
10.22437/pampas.v5i1.31794
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2024-02-27
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

This article aims to analyze the legal protection regulations for people with mental disorders as victims. Serious health problems worldwide are mental and mental disorders. People with mental disorders (ODGJ) experience stigmatization and discrimination which makes them easy victims of acts of violence. In Indonesia, there are around 2.5 million people who experience mental disorders and about 60% of them are at risk of experiencing violent behavior. The research method used is a normative juridical research type. The results of this research article are People with Mental Disorders (ODGJ) Individuals who are victims of crime will still be given legal protection in accordance with the provisions contained in Law Number 31 of 2014 which amends Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. Legal protection will also be provided to ensure the rights of people with mental disorders (OMGJ) are protected. Being a victim has not been fully realized, so the government must be more concerned about all forms of legal protection for people with mental disorders (ODGJ). Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa sebagai korban. Masalah kesehatan yang serius di seluruh dunia adalah gangguan jiwa dan mental. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindakan kekerasan. Di Indonesia, terdapat sekitar 2,5 juta orang yang mengalami gangguan jiwa dan sekitar 60% dari mereka berisiko mengalami perilaku kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian artikel ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Individu yang menjadi korban kejahatan masih akan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental. Perlindungan hukum juga akan diberikan untuk memastikan hak-hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa (OMGJ) terlindungi. Sebagai korban belum sepenuhnya terealisasikan, sehingga pemerintah harus lebih peduli terhadap segala bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 142 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Syiah Kuala
  • Hasanuddin University
  • State University of Semarang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Subyantoro SubyantoroAfiliasi tidak diketahui9
Elly SudartiAfiliasi tidak diketahui6
Usman UsmanUniversitas Syiah Kuala6
Rustono RustonoAfiliasi tidak diketahui5
Etik UmiyatiAfiliasi tidak diketahui5
Tri Imam MunandarAfiliasi tidak diketahui5
Sri RahayuHasanuddin University4
Herry LiyusAfiliasi tidak diketahui4
Andi NajemiAfiliasi tidak diketahui4
Meri YarniAfiliasi tidak diketahui3
Dheny WahyudiAfiliasi tidak diketahui3
Yulia MonitaAfiliasi tidak diketahui3
Hari Bakti MardikantoroAfiliasi tidak diketahui2
Bambang HartonoAfiliasi tidak diketahui2
Mijil SetyasihAfiliasi tidak diketahui2
Imam BaehaqieAfiliasi tidak diketahui2
Agus NuryatinAfiliasi tidak diketahui2
Nas Haryati SetyaningsihAfiliasi tidak diketahui2
Fathur RokhmanState University of Semarang2
Teguh SupriyantoAfiliasi tidak diketahui2
Amril AmrilAfiliasi tidak diketahui2
Enggar Diah Puspa ArumAfiliasi tidak diketahui2
Nurhayani NurhayaniAfiliasi tidak diketahui2
Syofyan NurAfiliasi tidak diketahui2
Netty NettyAfiliasi tidak diketahui2
Sahuri LasmadiAfiliasi tidak diketahui2
Dheny WahyudhiAfiliasi tidak diketahui2
Dessy RakhmawatiAfiliasi tidak diketahui2
Rahma NurjanahAfiliasi tidak diketahui2
Aga Anum PrayudiAfiliasi tidak diketahui2
Hafrida HafridaAfiliasi tidak diketahui2
Elizabeth SiregarAfiliasi tidak diketahui2
Ida ZulaehaAfiliasi tidak diketahui1
Ayu SetiyaningrumAfiliasi tidak diketahui1
Dony Hidayat Al-JananAfiliasi tidak diketahui1
Hendrix Noviyanto FirmansyahAfiliasi tidak diketahui1
Febrian Arif BudimanAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana : Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Pradea, Regina</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Haryadi, Haryadi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa, Nys</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Korban</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Perlindungan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Orang Dengan Gangguan Jiwa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Legal Protection</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">People With Mental Disorders</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Victims</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This article aims to analyze the legal protection regulations for people with mental disorders as victims. Serious health problems worldwide are mental and mental disorders. People with mental disorders (ODGJ) experience stigmatization and discrimination which makes them easy victims of acts of violence. In Indonesia, there are around 2.5 million people who experience mental disorders and about 60% of them are at risk of experiencing violent behavior. The research method used is a normative juridical research type. The results of this research article are People with Mental Disorders (ODGJ) Individuals who are victims of crime will still be given legal protection in accordance with the provisions contained in Law Number 31 of 2014 which amends Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. Legal protection will also be provided to ensure the rights of people with mental disorders (OMGJ) are protected. Being a victim has not been fully realized, so the government must be more concerned about all forms of legal protection for people with mental disorders (ODGJ).
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa sebagai korban. Masalah kesehatan yang serius di seluruh dunia adalah gangguan jiwa dan mental. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mengalami stigmatisasi dan diskriminasi yang membuat mereka mudah menjadi korban tindakan kekerasan. Di Indonesia, terdapat sekitar 2,5 juta orang yang mengalami gangguan jiwa dan sekitar 60% dari mereka berisiko mengalami perilaku kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian artikel ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Individu yang menjadi korban kejahatan masih akan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental. Perlindungan hukum juga akan diberikan untuk memastikan hak-hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa (OMGJ) terlindungi. Sebagai korban belum sepenuhnya terealisasikan, sehingga pemerintah harus lebih peduli terhadap segala bentuk perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2024-02-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31794</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v5i1.31794</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 5 No. 1 (2024); 1-13</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31794/17591</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Regina Pradea, Haryadi, Nys Arfa</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>