Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 5 No. 2 (2024) · hlm. 242–252

DOI
10.22437/pampas.v5i2.33291
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2024-06-18
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

This article aims to analyze the criminal liability of hacktivists in Indonesia. In an increasingly advanced digital era, hacktivism has become a significant phenomenon in cyberspace. Hacktivists are individuals or groups who use hacking techniques to voice socio-political ambitions or convey ideological messages related to issues that occur in society. Specifically, this article concerns how the criminal liability of hacktivists in Indonesia and how the legal policy of criminal liability by hacktivists in Indonesia in the future. As normative juridical research, this article refers to the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that hacktivists criminal liability in Indonesia experiences several obstacles, including the absence of specific regulation of hacktivism in legislation and obstacles in law enforcement that affect criminal liability by hacktivists. Therefore, it is necessary to reform the criminal law into legislation so that hacktivism can be specifically sanctioned as well as more effective cybercrime countermeasures. In addition, close cooperation between authorities and law enforcement agencies is needed to improve the ability to deal with cyber attacks and ensure effective criminal liability for hacktivists. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia. Dalam era digital yang semakin maju, hacktivisme telah menjadi fenomena yang signifikan di dunia maya. Pelaku yang melakukan hacktivisme disebut hacktivist, ialah individu atau kelompok yang menggunakan teknik peretasan untuk menyuarakan ambisi sosial politik atau menyampaikan pesan ideologi terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat. Secara khusus, artikel ini mempermasalahkan bagaimana pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum dari pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia ke depannya. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia mengalami beberapa hambatan, antara lain tidak diaturnya hacktivisme secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan hambatan dalam penegakan hukum yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh hacktivist. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadap peraturan perundang-undangan agar hacktivisme dapat dikenakan sanksi secara khusus serta upaya penanggulangan cybercrime yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pihak berwenang dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani serangan siber dan memastikan pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap hacktivist.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 102 tautan kepenulisan bersama · 12 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • University of Bangka Belitung
  • National Institute of Development Administration
  • Universitas Batanghari
  • Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Yulia MonitaUniversitas Jambi6
Retno KusniatiUniversitas Jambi6
Tri Imam MunandarUniversitas Jambi3
Andi NajemiUniversitas Jambi3
Dessy RakhmawatiUniversitas Jambi2
Ivan Fauzani RaharjaUniversitas Jambi2
Elizabeth SiregarUniversitas Jambi2
Erwin ErwinUniversitas Jambi2
Sahuri LasmadiUniversitas Jambi2
Helmi HelmiUniversitas Jambi2
Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad SabriAfiliasi tidak diketahui2
Usman UsmanUniversitas Jambi2
Maryati MaryatiUniversitas Batanghari2
Rosmidah RosmidahUniversitas Jambi2
Bunga PermatasariUniversity of Bangka Belitung1
Peerapon JaderojananontNational Institute of Development Administration1
Bustanuddin BustanuddinUniversitas Jambi1
Helmi HelmiUniversitas Jambi1
Meli Indah SariUniversitas Jambi1
Dimas PangestuUniversitas Jambi1
Nys. ArfaUniversitas Jambi1
Ussi Astika AnggraeniAfiliasi tidak diketahui1
Moch. Reza Restu PrihatmajaUniversitas Jambi1
Rizky Yusrina AmaliaUniversitas Jambi1
Adinda Farah AnisyaUniversitas Jambi1
Mufan NurmiUniversitas Jambi1
Muhammad Zhafran RahmanUniversitas Jambi1
Mohamad RafiqUniversitas Jambi1
Andreas AgungUniversitas Jambi1
Andika Rifqi FadillaUniversitas Jambi1
Haryadi HaryadiUniversitas Jambi1
Adrienne Dwi SyahfiradellaUniversitas Jambi1
Sulistiani SulistianiUniversitas Jambi1
Lukas Permadi Orlando BeremandaUniversitas Jambi1
Sulhi M. DaudUniversitas Jambi1
M. Iqbal BafadhalUniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi1
Nisrina Ramadhani DaulayUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Maharani, Puan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hafrida, Hafrida</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Rapik, Mohamad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Criminal Liability</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Cybercrime</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Hacktivist</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This article aims to analyze the criminal liability of hacktivists in Indonesia. In an increasingly advanced digital era, hacktivism has become a significant phenomenon in cyberspace. Hacktivists are individuals or groups who use hacking techniques to voice socio-political ambitions or convey ideological messages related to issues that occur in society. Specifically, this article concerns how the criminal liability of hacktivists in Indonesia and how the legal policy of criminal liability by hacktivists in Indonesia in the future. As normative juridical research, this article refers to the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that hacktivists criminal liability in Indonesia experiences several obstacles, including the absence of specific regulation of hacktivism in legislation and obstacles in law enforcement that affect criminal liability by hacktivists. Therefore, it is necessary to reform the criminal law into legislation so that hacktivism can be specifically sanctioned as well as more effective cybercrime countermeasures. In addition, close cooperation between authorities and law enforcement agencies is needed to improve the ability to deal with cyber attacks and ensure effective criminal liability for hacktivists.
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia. Dalam era digital yang semakin maju, hacktivisme telah menjadi fenomena yang signifikan di dunia maya. Pelaku yang melakukan hacktivisme disebut hacktivist, ialah individu atau kelompok yang menggunakan teknik peretasan untuk menyuarakan ambisi sosial politik atau menyampaikan pesan ideologi terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat. Secara khusus, artikel ini mempermasalahkan bagaimana pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum dari pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia ke depannya. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia mengalami beberapa hambatan, antara lain tidak diaturnya hacktivisme secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan hambatan dalam penegakan hukum yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh hacktivist. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana terhadap peraturan perundang-undangan agar hacktivisme dapat dikenakan sanksi secara khusus serta upaya penanggulangan cybercrime yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pihak berwenang dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani serangan siber dan memastikan pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap hacktivist.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2024-06-18</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33291</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v5i2.33291</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 5 No. 2 (2024); 242-252</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/33291/18279</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Puan Maharani; Hafrida Hafrida, Mohamad Rapik</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>