Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Tindak Pidana Deepfake Porn Berbasis Artificial Intelligence (AI) Dalam Hukum Indonesia

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 6 No. 3 (2025) · hlm. 342–354

DOI
10.22437/pampas.v6i3.45188
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2025-11-04
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

ABSTRACT The purpose of the study was to know and analyze the accountability of the Deepfake Porn-based Crime with this goal, the problems discussed are: 1) How is the accountability of Deepfake Porn-based AI in laws and regulations? 2) How is the urgency of legal updates against DeepFake Porn AI crime? With the formulation of the problem. The results showed that: 1) Criminal liability against the perpetrators of Deepfake Porn's crime was subject to punishment of Law, and the Pornography Law due to the void of legal norms that regulate the Deepfake Porn based AI 2) Criminal policy updates against Deepfake Porn Crime AI Very Important Porn Given the absence of regulations that regulate this digital problem with specific, effective and efficient recommendations given: 1) Indonesia must start modernize the rules so that they do not miss the development of technology, resulting in emptiness of law. 2) It is important for reformulation of rules regarding Porn Deepfake which there are no regulations yet in order to more optimally provide legal certainty in law enforcement to perpetrators of criminal acts and more effective protection for victims. ABSTRAK Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana deepfake porn berbasis AI. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana deepfake porn berbasis AI dalam peraturan perundang-undangan? 2)Bagaimana urgensi pembaruan hukum terhadap tindak pidana deepfake porn AI? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana deepfake porn terdapat kekaburan norma hukum yang mengatur tentang deepfake porn berbasis AI 2) pembaruan kebijakan pidana terhadap tindak pidana deepfake porn berbasis AI sangat penting mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur dengan spesifik. Rekomendasi diberikan: 1) Indonesia harus mulai memodernisasi aturan sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi, sehingga menghasilkan kekaburan hukum. 2) Penting untuk reformulasi aturan mengenai deepfake porn yang belum ada regulasinya agar lebih optimal memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana serta perlindungan kepada korban yang lebih efektif.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 100 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Syiah Kuala
  • Hasanuddin University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Sahuri LasmadiAfiliasi tidak diketahui10
Nys. ArfaAfiliasi tidak diketahui6
Dheny WahyudhiAfiliasi tidak diketahui4
Usman UsmanUniversitas Syiah Kuala3
Dessy RakhmawatiAfiliasi tidak diketahui3
Sri RahayuHasanuddin University2
Herry LiyusAfiliasi tidak diketahui2
Dheny WahyudiAfiliasi tidak diketahui2
Elizabeth SiregarAfiliasi tidak diketahui2
Rizaldy AnggriawanAfiliasi tidak diketahui1
Andi Agus SalimAfiliasi tidak diketahui1
Riana Devi LestariAfiliasi tidak diketahui1
Khabib NawawiAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Umar HasanAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Listiana ListianaAfiliasi tidak diketahui1
M. Alvi Rizki ilahiAfiliasi tidak diketahui1
M. Hadhri NurAfiliasi tidak diketahui1
Desi RatnasariAfiliasi tidak diketahui1
Yulia MonitaAfiliasi tidak diketahui1
Tri Nada SariAfiliasi tidak diketahui1
Syarah AnnisaAfiliasi tidak diketahui1
Laksamana Rihdo ParsadaAfiliasi tidak diketahui1
Elvara YolandaAfiliasi tidak diketahui1
Wahyu NoviacahyaniAfiliasi tidak diketahui1
Chanifah ChanifahAfiliasi tidak diketahui1
Audifirdha MeilytiaAfiliasi tidak diketahui1
Cakrawala MnAfiliasi tidak diketahui1
Dina Elisa PutriAfiliasi tidak diketahui1
Eldytha GiovaniAfiliasi tidak diketahui1
Riski HernandoAfiliasi tidak diketahui1
Widia AnggrainiAfiliasi tidak diketahui1
Triana DeswitaAfiliasi tidak diketahui1
Elisa Feronika BR SimamoraAfiliasi tidak diketahui1
Fajrina HidayatiAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Tindak Pidana Deepfake Porn Berbasis Artificial Intelligence (AI) Dalam Hukum Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Sonia, Sonia</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Sudarti, Elly</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Erwin, Erwin</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Sonia, Sonia</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Deepfake porn</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">artificial intelligence (AI)</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">criminal law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Deepfake porn;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">artificial intelligence (AI);</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">hukum pidana.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">ABSTRACT 
The purpose of the study was to know and analyze the accountability of the Deepfake Porn-based Crime with this goal, the problems discussed are: 1) How is the accountability of Deepfake Porn-based AI in laws and regulations? 2) How is the urgency of legal updates against DeepFake Porn AI crime? With the formulation of the problem. The results showed that: 1) Criminal liability against the perpetrators of Deepfake Porn's crime was subject to punishment of Law, and the Pornography Law due to the void of legal norms that regulate the Deepfake Porn based AI 2) Criminal policy updates against Deepfake Porn Crime AI Very Important Porn Given the absence of regulations that regulate this digital problem with specific, effective and efficient recommendations given: 1) Indonesia must start modernize the rules so that they do not miss the development of technology, resulting in emptiness of law. 2) It is important for reformulation of rules regarding Porn Deepfake which there are no regulations yet in order to more optimally provide legal certainty in law enforcement to perpetrators of criminal acts and more effective protection for victims.
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana deepfake porn berbasis AI. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana deepfake porn berbasis AI dalam peraturan perundang-undangan? 2)Bagaimana urgensi pembaruan hukum terhadap tindak pidana deepfake porn AI? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana deepfake porn terdapat kekaburan norma hukum yang mengatur tentang deepfake porn berbasis AI 2) pembaruan kebijakan pidana terhadap tindak pidana deepfake porn berbasis AI sangat penting mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur dengan spesifik. Rekomendasi diberikan: 1) Indonesia harus mulai memodernisasi aturan sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi, sehingga menghasilkan kekaburan hukum. 2) Penting untuk reformulasi aturan mengenai deepfake porn yang belum ada regulasinya agar lebih optimal memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana serta perlindungan kepada korban yang lebih efektif.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2025-11-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/45188</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v6i3.45188</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 6 No. 3 (2025); 342-354</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/45188/22368</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Sonia Sonia, Elly Sudarti, Erwin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>