Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 7 No. 2 (2026) · hlm. 206–214

DOI
10.22437/gkzn1f20
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2026-09-26
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Tindak pidana jual beli organ manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun telah tersedia pengaturan pidana, penegakan hukumnya masih menghadapi persoalan normatif, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan organ, seperti perantara, tenaga medis, dan penerima organ. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli organ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta mengidentifikasi kelemahan norma yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada belum jelasnya pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban pidana setiap aktor dalam jaringan perdagangan organ, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pembuktian terhadap kejahatan yang terorganisasi, serta belum terintegrasinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan instrumen hukum pidana lain. Penelitian ini terletak pada analisis normatif yang menitikberatkan pada kelemahan formulasi norma penegakan hukum pidana dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana jual beli organ di Indonesia, sehingga memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan hukum pidana di masa mendatang.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 107 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Syiah Kuala
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Hafrida HafridaAfiliasi tidak diketahui5
Andi NajemiAfiliasi tidak diketahui3
Dessy RakhmawatiAfiliasi tidak diketahui2
Nys. ArfaAfiliasi tidak diketahui2
Elizabeth SiregarAfiliasi tidak diketahui2
Sahuri LasmadiAfiliasi tidak diketahui2
Arsyad ArsyadAfiliasi tidak diketahui1
Umar HasanAfiliasi tidak diketahui1
Tri Imam MunandarAfiliasi tidak diketahui1
Rosmidah RosmidahAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Syofyan NurAfiliasi tidak diketahui1
Sri Dewi Rahayu DewiAfiliasi tidak diketahui1
Ana Indah CahyaniAfiliasi tidak diketahui1
Uswatun HasanahAfiliasi tidak diketahui1
Kabib NawawiAfiliasi tidak diketahui1
Tiwi SasmitaAfiliasi tidak diketahui1
Elly SudartiAfiliasi tidak diketahui1
Tri Nada SariAfiliasi tidak diketahui1
Nurholidah NurholidahAfiliasi tidak diketahui1
Usman UsmanUniversitas Syiah Kuala1
Hendri DiansahAfiliasi tidak diketahui1
Andrean Dwi YuliantoAfiliasi tidak diketahui1
Haryadi HaryadiAfiliasi tidak diketahui1
M. ZikronAfiliasi tidak diketahui1
Sulistiani SulistianiAfiliasi tidak diketahui1
Monika MonikaAfiliasi tidak diketahui1
Nisrina Ramadhani DaulayAfiliasi tidak diketahui1
Nadita AdriAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Lidya AgustinAfiliasi tidak diketahui1
Erwin ErwinAfiliasi tidak diketahui1
Suci Wahyuning RobbiAfiliasi tidak diketahui1
Mohamad RapikAfiliasi tidak diketahui1
Dhani ErlanggaAfiliasi tidak diketahui1
Goklas Christian SimanjuntakAfiliasi tidak diketahui1
Rendi SyahputraAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Berdasarkan Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Br Manurung, Cindy Roselina</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Hafrida</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">monita, Yulia</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Penegakan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tindak Pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Jual Beli Organ</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tindak pidana jual beli organ manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun telah tersedia pengaturan pidana, penegakan hukumnya masih menghadapi persoalan normatif, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan organ, seperti perantara, tenaga medis, dan penerima organ. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana jual beli organ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta mengidentifikasi kelemahan norma yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada belum jelasnya pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban pidana setiap aktor dalam jaringan perdagangan organ, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai pembuktian terhadap kejahatan yang terorganisasi, serta belum terintegrasinya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan instrumen hukum pidana lain. Penelitian ini terletak pada analisis normatif yang menitikberatkan pada kelemahan formulasi norma penegakan hukum pidana dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana jual beli organ di Indonesia, sehingga memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan hukum pidana di masa mendatang.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2026-09-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/56199</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/gkzn1f20</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 7 No. 2 (2026): (On Progress); 206-214</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/56199/25736</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Cindy Roselina Br Manurung, Hafrida, Yulia monita</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>