Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan: notaris, rahasia jabatan

Abstrak

Inggris

This is a research study that examines the legal protection for a notary in carrying out professional secrecy. Issues raised in this study discusses about how the forms of legal protection for a notary who beriktikat well in carrying out official secret and what is the rationale for the need for legal protection for well-meaning notary in carrying out professional secrecy. This study uses normative measures description, systematization and explanation of the content of positive law in depth by using a concept, approach to law and systematic analysis of synchronization. This study aims to assess and analyze in depth the forms of legal protection for a notary in carrying out official secret sebagaiamana stipulated in the Law on the post of notary as well as what is the rationale for the necessity of legal protection for a notary in carrying out professional secrecy. The results showed that the notary as a public official, is one of the professional positions that have a very large role in accommodating community legal act performed in accordance with the demands of the times. Authority and obligations of the notary given country through almost covers all the space for legal relations that exist in society, all social organizations both associations and foundations are legal entities require notary products in the establishment. To the notary in performing official secret protection needs, a form of protection is defined in the provisions of the legislation. The provisions of Article 66 is not to put the position of the notary as a public official in performing his remains protected, by the procedures of calling on concerned should be clearly, to avoid all the provisions in force, because the Notary is always bound to secrecy of office is always maintained. In addition, to protect the notary protocol in which includes letters dilekatkankan on minuta (original) deed and notaries are obliged to always keep up with sebaikbaiknya, because later declared the state archives. Notary as a public official authorized to make authentic act of all deeds, agreements, and provisions required by legislation and or desired by the stakeholders to be declared in an authentic deed, by guaranteeing date of deed, saving certificates, giving grosse, copies and official copies, all of it along permbuatan deeds were not also be assigned or excluded to other officials or those specified by law. The existence of as a supervisory agency referred to in Article 66 paragraph (1) to maintain balance and liabilities, in which the right of refusal held by notaries and law enforcement process is part to protect confidentiality. It therefore needed to provide legal protection.

Bahasa Indonesia

Ini adalah penelitian yang mempelajari tentang perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan. Isu yang diangkat dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang beriktikat dengan baik dalam melakukan rahasia resmi dan apa alasan untuk kebutuhan perlindungan hukum bagi notaris yang bermaksud baik dalam melakukan kerahasiaan profesional. Penelitian ini menggunakan deskripsi tindakan normatif, sistematisasi dan penjelasan isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan konsep, pendekatan hukum dan analisis sinkronisasi secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan rahasia resmi sebagaiamana yang diatur dalam Undang-undang tentang jabatan notaris serta apa alasan adanya perlunya perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan Keluar kerahasiaan profesional. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat publik, merupakan salah satu posisi profesional yang memiliki peran sangat besar dalam mengakomodasi tindakan hukum masyarakat yang dilakukan sesuai dengan tuntutan zaman. Kewenangan dan kewajiban negara pemberi notaris melalui hampir mencakup semua ruang untuk hubungan hukum yang ada di masyarakat, semua organisasi sosial baik asosiasi maupun yayasan adalah badan hukum yang mewajibkan produk notaris dalam pendiriannya. Kepada notaris dalam melakukan persyaratan perlindungan rahasia resmi, suatu bentuk perlindungan didefinisikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 66 bukan untuk menempatkan posisi notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan jagatnya yang dilindungi, dengan cara memanggil yang bersangkutan harus secara jelas, untuk menghindari semua ketentuan yang berlaku, karena Notaris selalu terikat untuk Kerahasiaan kantor selalu dijaga. Selain itu, untuk melindungi protokol notaris yang di dalamnya termasuk huruf dilekatkankan pada akta minuta (asli) dan notaris berkewajiban untuk selalu mengikuti sebaik sebaik itu, karena nantinya dinyatakan sebagai arsip negara. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat tindakan otentik dari semua akta, kesepakatan, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau yang diinginkan oleh pemangku kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dengan menjamin tanggal akta, menyimpan sertifikat, memberikan grosse, salinan dan pejabat Salinan, semua itu sepanjang permbuatan perbuatan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau yang ditentukan oleh undang-undang. Adanya lembaga pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) untuk menjaga keseimbangan dan kewajiban, dimana hak penolakan yang dimiliki oleh notaris dan proses penegakan hukum adalah bagian untuk melindungi kerahasiaan. Oleh karena itu diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum.