Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen (Studi Kasus di Kota Bandung)

Abstrak

Inggris

At present many people are interested in living in apartments. In its construction, an apartment requires a building permit (IMB). Apartment residents in this case referred to as consumers have rights and obligations towards the developer as a business actor and vice versa. In the legal relationship between businesspersons and consumers after the agreement, the consumer has the right to have an apartment unit that is suitable for use and is obliged to make payments to the developer. In the case of the city of Bandung there are still apartments that violate the IMB rules. This resulted in sanctions that would be given to developers by the City Government. This study aims to determine the responsibility of the developer to consumers if the IMB of the apartment is revoked and to find out how to legal protection against consumers if the IMB of the apartment is revoked by the Regional Government of the City. Based on the results of the study it can be stated that the developer's responsibility to the consumer is an absolute responsibility (strict liability) and responsibility responsibility based on the agreement (contractual liability). Absolute responsibility (strict liability) that is the business actor must be responsible for consumer losses without having to prove the presence or absence of error on the business actor. Efforts to protect consumers from consumers who are disadvantaged when the Permit for Building an Apartment is revoked by the Bandung City Government is done by taking a dispute resolution through the consumer dispute resolution agency because it is faster than the dispute resolution in a court that requires a long time, expensive court fees and the court is generally not responsive, Settlement of disputes at BPSK compared to through the courts, it is more flexible and can choose ways of resolving disputes in mediation, arbitration or conciliation and is more competent in resolving disputes in the field of consumer protection.Keywords: Government, Developers, Legal Protection of Consumers

Bahasa Indonesia

Saat ini banyak masyarakat yang berminat tinggal di apartemen. Dalam pembangunannya apartemen memerlukan izin mendirikan bangunan (IMB). Penghuni apartemen dalam hal ini disebut sebagai konsumen mempunyai hak dan kewajiban terhadap pengembang sebagai pelaku usaha dan begitu pula sebaliknya. Dalam hubungan hokum antara Pelaku usaha dan Konsumen setelah terjadi perjanjian, maka Konsumen berhak memiliki satuan unit apartemen yang layak pakai serta berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pihak pengembang. Dalamkasus di kota Bandung masih terdapat apartemen yang menyalahi aturan IMB. Hal tersebut mengakibatkan sanksi yang akan diberikan kepada pengembang oleh Pemerintah Daerah Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pengembang terhadap konsumen jika IMB apartemen dicabut serta untuk mengetahui cara perlindungan hukum terhadap konsumen apabila IMB apartemen dicabut oleh Pemerintah Daerah Kota.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan Tanggung jawab pengembang terhadap konsumen merupakan tanggung jawab mutlak (strict liability) dan tanggung jawab yang didasarkan pada perjanjian (contractual liability). Tanggung jawab mutlak (strict liability) yakni pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada pelaku usaha.Upaya perlindungan konsumen terhadap konsumen yang dirugikan ketika Izin Mendirikan Bangunan Apartemen dicabut oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan dengan menempuh penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen karena lebih cepat waktunya daripada penyelesaian sengketa di pengadilan yang memerlukan waktu yang lama, biaya perkara yang mahal dan pengadilan umumnya tidak responsif, Penyelesaian sengketa di BPSK dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan, makalebih fleksibel dan dapat memilih cara penyelesaian sengketa secara mediasi, arbitrase atau konsiliasi serta lebih kompeten dalam menyelesaikan sengketa di bidang perlindungan konsumen.