Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Recital Review · Vol. 4 No. 2 (2022) · hlm. 323–352

DOI
10.22437/rr.v4i2.18861
ISSN
2623-2928, 2622-5891
Terbit
2022-06-15
Penerbit
Magister Kenotariatan, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds, in carrying out their duties are also attached to obligations that must be obeyed, because these obligations are something that must be carried out. Notaries are obliged to act honestly, thoroughly, independently, impartially and protect the interests of the parties involved in legal actions. The notary's obligations are included in the obligations to the client. Notaries as public officials are really required to have integrity. Integrity is the unity or consistency between heart, speech and action. A notary must: 1) have moral integrity, 2) a notary must be honest with his clients and himself (intellectual honesty), 3) be aware of the limits of his authority. Without or lack of integrity of a notary in carrying out his office, he will be very vulnerable to carry out manipulative, corruptive, collusive, dishonest/pure actions, conspiracy/secret approval, and many other negative actions. The notary is required to be responsible for the deed he has made. If the deed that was made turns out to be a dispute later on, the thing that needs to be questioned is whether this deed was the fault of the notary or the fault of the parties who did not want to be honest in giving their statements before a notary or whether there was an agreement between the two parties facing it. If the deed issued by a notary contains legal defects that occur due to the notary's error, either due to his negligence or because of the notary's own intention, then the notary must provide accountability. Violation of the Notary's Code of Ethics by a Notary may be subject to civil sanctions, administrative sanctions, and criminal sanctions. Abstrak Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notaris tersebut termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien. Notaris sebagai pejabat umum sungguh dituntut memiliki integritas. Integritas merupakan kesatupaduan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Notaris harus: 1) mempunyai integritas moral, 2) seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual), 3) sadar akan batas-batas kewenangannya. Tanpa atau kurangnya integritas notaris dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif, kolutif, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan notaris atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Â

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

30 penulis · 62 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Mulawarman University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Nelli HerlinaUniversitas Jambi2
Indriya FatniAfiliasi tidak diketahui2
Lili Naili HidayahUniversitas Jambi2
Evalina AlissaUniversitas Jambi2
Sahuri LasmadiUniversitas Jambi1
M. Zulva AuliaUniversitas Jambi1
Harry Setya NugrahaMulawarman University1
Lili Naili HidayahAfiliasi tidak diketahui1
Raffles RafflesUniversitas Jambi1
Raffles RafflesAfiliasi tidak diketahui1
Dwi SuryahartatiUniversitas Jambi1
Muskibah MuskibahUniversitas Jambi1
Krisnawaty KrisnawatyUniversitas Jambi1
Elita RahmiUniversitas Jambi1
Astra VigoUniversitas Jambi1
Tapsirudin TapsirudinUniversitas Jambi1
Muhammad Zulfa AuliaUniversitas Jambi1
Akbar Kurnia PutraUniversitas Jambi1
Febrida Himni IlmiUniversitas Jambi1
Duwinta PrimaniaUniversitas Jambi1
Nova NiaUniversitas Jambi1
Lili AnggrainiUniversitas Jambi1
Diana AmirUniversitas Jambi1
Vaula Surya HannifaUniversitas Jambi1
Muskalana QodriUniversitas Jambi1
Anggun Rezki PebrinaUniversitas Jambi1
M Andrika Riyansyah.LUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/RR/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik  dalam Undang-Undang Jabatan Notaris</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Satya Wibowo, Wahyu</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Najwan, Johni</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Abu Bakar, Firdaus</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Integritas Notaris</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pejabat Pembuat Akta Atentik</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Undang-Undang Jabatan Notaris </dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds, in carrying out their duties are also attached to obligations that must be obeyed, because these obligations are something that must be carried out. Notaries are obliged to act honestly, thoroughly, independently, impartially and protect the interests of the parties involved in legal actions. The notary's obligations are included in the obligations to the client. Notaries as public officials are really required to have integrity. Integrity is the unity or consistency between heart, speech and action. A notary must: 1) have moral integrity, 2) a notary must be honest with his clients and himself (intellectual honesty), 3) be aware of the limits of his authority. Without or lack of integrity of a notary in carrying out his office, he will be very vulnerable to carry out manipulative, corruptive, collusive, dishonest/pure actions, conspiracy/secret approval, and many other negative actions. The notary is required to be responsible for the deed he has made. If the deed that was made turns out to be a dispute later on, the thing that needs to be questioned is whether this deed was the fault of the notary or the fault of the parties who did not want to be honest in giving their statements before a notary or whether there was an agreement between the two parties facing it. If the deed issued by a notary contains legal defects that occur due to the notary's error, either due to his negligence or because of the notary's own intention, then the notary must provide accountability. Violation of the Notary's Code of Ethics by a Notary may be subject to civil sanctions, administrative sanctions, and criminal sanctions.
Abstrak
Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notaris tersebut termasuk ke dalam kewajiban terhadap klien. Notaris sebagai pejabat umum sungguh dituntut memiliki integritas. Integritas merupakan kesatupaduan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Notaris harus: 1) mempunyai integritas moral, 2) seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri (kejujuran intelektual), 3) sadar akan batas-batas kewenangannya. Tanpa atau kurangnya integritas notaris dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif, kolutif, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari menimbulkan sengketa, maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan notaris atau terdapatnya kesepakatan kedua belah pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.
 </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Magister Kenotariatan, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2022-06-15</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/18861</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/rr.v4i2.18861</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Recital Review; Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022; 323-352</dc:source>
	<dc:source>2623-2928</dc:source>
	<dc:source>2622-5891</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/18861/13520</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>