Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Pola Legitimasi “Criminal-Policy” Pada Pembentukan Peraturan Daerah

Recital Review · Vol. 5 No. 1 (2023) · hlm. 40–62

DOI
10.22437/rr.v5i1.23157
ISSN
2623-2928, 2622-5891
Terbit
2023-01-16
Penerbit
Magister Kenotariatan, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

In the absence of standards regarding the establishment of existing regional regulations in Indonesia related to public order by local governments which contain criminal sanctions, this creates deviations in terms of the principles of legal certainty for the community. This scientific article discusses the formation of criminal policies by regional governments that have the same cultural similarities and have the same basis for legitimacy. The research approach used is socio-legal, the related issue is regarding the study of criminal-policy legal issues and the locus of government of the Special Region of Yogyakarta. With the same cultural group, namely Mataraman in the formation of criminal policies. Based on the results of the research, it was found that the formation of the Tibum Regional Regulation in Yogyakarta shows the use of different legitimacy bases in the formation of its criminal policy. Differences in the determination of criminal sanctions for the object of the same regulation, for selling in prohibited areas, environmental pollution, erection of illegal buildings and others, the threat of administrative fines and imprisonment varies, with fines ranging from IDR 50,000,000 to imprisonment for around 6 month. The acceptance in complexiu of the living-law values ​​with their local wisdom in the formation of regional regulations in the field of public order was apparently nowhere to be found, so that the basis for the legitimacy of criminal-policy norms was built only on technocratic uptake. Abstrak Dengan tidak adanya standar mengenai pembentukan peraturan daerah yang ada di Indonesia terkait dengan tertib umum oleh pemerintah daerah yang bermuatan sanksi pidana, menimbulkan penyimpangan dalam hal asas-asa kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ilmiah ini membahas mengenai pembentukan criminal policy oleh pemerintahan daerah yang memiliki keserupaan kultur budaya yang sama memiliki dasar ukuran legitimasi yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio-legal, isu terkai adalah mengenai kajian isu hukum criminal-policy dan lokus pemeritahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keserumpunan budaya yang sama yaitu Mataraman dalam pembentukan criminal-policy. Berdasarkan kepada hasil penelitian didapat data bahwa pembentukan Peraturan Daerah Tibum di Yogyakarta menunjukkan penggunaan dasar legitimasi berbeda-beda dalam pembentukan criminal policy-nya. Perbedaan penetapan sanksi pidana pada obyek pengaturan yang sama, terhadap berjualan pada area terlarang, pencemaran lingkungan, pendirian bangunan liar dan lain-lainnya, ancaman denda administrasi maupun pidana kurungannya ternyata berbeda-beda dengan denda berkisar Rp50.000.000,- dengan pidana kurungan sekitar 6 bulan. Receptio in complexiu atas nilai-nilai the living-law dengan local wisdom-nya dalam pembentukan peraturan daerah bidang ketertiban umum ternyata tidak ada ditemukan, sehingga dasar legitimasi norma criminal-policy dibangun berdasarkan serapan teknokratis saja.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 101 tautan kepenulisan bersama · 31 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • Universitas Muhammadiyah Kudus
  • Indonesia Open University
  • State University of Semarang
  • Universidade de Díli
  • National University of Malaysia
  • Central European University
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Fitria FitriaUniversitas Jambi2
Rina Elsa RizkianaIndonesia Open University2
Fauzi SyamUniversitas Jambi2
Elita RahmiUniversitas Jambi2
Rustian MushawiryaUniversitas Jambi2
Chanif NurcholisIndonesia Open University2
Hanif HardiantoIndonesia Open University2
Soma Setiawan Ponco NugrohoUniversitas Muhammadiyah Kudus1
Widya Cholid WahyudinUniversitas Muhammadiyah Kudus1
Trias HernandaUniversitas Muhammadiyah Kudus1
Tazkiya Isya IzzatiUniversitas Muhammadiyah Kudus1
Firda Khoirun Nisa'Universitas Muhammadiyah Kudus1
Seguito MonteiroUniversidade de Díli1
Pahlefi PahlefiUniversitas Jambi1
Melia Rizki RuswandiUniversitas Jambi1
Bayangsari WedhatamiState University of Semarang1
Rodiyah RodiyahState University of Semarang1
Maulidhiyo Aprarel AshilsyahState University of Semarang1
Hanif NurcholisAfiliasi tidak diketahui1
Salawati Mat BasirNational University of Malaysia1
Helmi HelmiUniversitas Jambi1
Ivan Fauzani RahardjaAfiliasi tidak diketahui1
Benny SaputraCentral European University1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Rofi Aulia RahmanUniversity of Szeged1
Nova Bela DhytaUniversitas Jambi1
Meline Gerarita SitompulPoliteknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan1
Teguh YuwonoUniversitas Jambi1
Afrizal Nehemia ToscanyUniversity of Technology Malaysia1
Akbar Kurnia PutraUniversitas Jambi1
Ivan Fauzani RaharjaUniversitas Jambi1
Endang Putri AyuUniversitas Jambi1
Ersa YuhanaUniversitas Jambi1
Arrie BudhiartieUniversitas Jambi1
Tara Eria BlenciscaUniversitas Jambi1
Nursina Afriyana UsmanUniversitas Jambi1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/RR/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pola Legitimasi “Criminal-Policy” Pada  Pembentukan Peraturan Daerah</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Wahyu Kridasakti, Sri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Purwaningdyah, Purwaningdyah</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en"> Nuriyatman, Eko</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Eko, Eko Nuriyatman</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Criminal-Policy;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pola Legitimasi;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pembentukan;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Peraturan Daerah Tibum;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">In the absence of standards regarding the establishment of existing regional regulations in Indonesia related to public order by local governments which contain criminal sanctions, this creates deviations in terms of the principles of legal certainty for the community. This scientific article discusses the formation of criminal policies by regional governments that have the same cultural similarities and have the same basis for legitimacy. The research approach used is socio-legal, the related issue is regarding the study of criminal-policy legal issues and the locus of government of the Special Region of Yogyakarta. With the same cultural group, namely Mataraman in the formation of criminal policies. Based on the results of the research, it was found that the formation of the Tibum Regional Regulation in Yogyakarta shows the use of different legitimacy bases in the formation of its criminal policy. Differences in the determination of criminal sanctions for the object of the same regulation, for selling in prohibited areas, environmental pollution, erection of illegal buildings and others, the threat of administrative fines and imprisonment varies, with fines ranging from IDR 50,000,000 to imprisonment for around 6 month. The acceptance in complexiu of the living-law values ​​with their local wisdom in the formation of regional regulations in the field of public order was apparently nowhere to be found, so that the basis for the legitimacy of criminal-policy norms was built only on technocratic uptake.
Abstrak
Dengan tidak adanya standar mengenai pembentukan peraturan daerah yang ada di Indonesia terkait dengan tertib umum oleh pemerintah daerah yang bermuatan sanksi pidana, menimbulkan penyimpangan dalam hal asas-asa kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ilmiah ini membahas mengenai pembentukan criminal policy oleh pemerintahan daerah yang memiliki keserupaan kultur budaya yang sama memiliki dasar ukuran legitimasi yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio-legal, isu terkai adalah mengenai kajian isu hukum criminal-policy dan lokus pemeritahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keserumpunan  budaya yang sama yaitu Mataraman dalam pembentukan criminal-policy.  Berdasarkan kepada hasil penelitian didapat data bahwa pembentukan Peraturan Daerah Tibum di Yogyakarta menunjukkan penggunaan dasar legitimasi berbeda-beda dalam pembentukan criminal policy-nya. Perbedaan penetapan sanksi pidana pada obyek pengaturan yang sama, terhadap berjualan pada area terlarang, pencemaran lingkungan, pendirian bangunan liar dan lain-lainnya, ancaman denda administrasi maupun pidana kurungannya ternyata berbeda-beda dengan denda berkisar Rp50.000.000,- dengan pidana kurungan sekitar 6 bulan. Receptio in complexiu atas nilai-nilai the living-law dengan local wisdom-nya dalam pembentukan peraturan daerah bidang ketertiban umum ternyata tidak ada ditemukan, sehingga dasar legitimasi norma criminal-policy dibangun berdasarkan serapan teknokratis saja.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Magister Kenotariatan, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2023-01-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/23157</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/rr.v5i1.23157</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Recital Review; Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023; 40-62</dc:source>
	<dc:source>2623-2928</dc:source>
	<dc:source>2622-5891</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/23157/15134</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Sri Wahyu Kridasakti, Eko  Nuriyatman, Purwaningdyah</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>