Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama

Recital Review · Vol. 5 No. 2 (2023) · hlm. 288–304

DOI
10.22437/rr.v5i2.25783
ISSN
2623-2928, 2622-5891
Terbit
2023-07-23
Penerbit
Magister Kenotariatan, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Agar para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin sudah ada atau belum ada, hal terpenting yang perlu mereka lakukan adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu yang tertulis dan disetujui oleh para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah: Di manakah letak ketentuan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Diskresi dan Tujuan Pilihan, Bagaimana kekuatan pembatas syarat mediasi dalam kaitannya dengan kesepakatan peraturan. Sistem yang digunakan adalah yuridis regulasi dan dipusatkan pada pemanfaatan pendekatan penyelesaian dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji. Temuan penelitian ini didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa para pihak harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian atau klausula arbitrase sebelum arbitrase suatu sengketa dapat diselesaikan. Alasan kekuatan pembatas pernyataan diskresi adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 11 Peraturan Nomor 30 Tahun 1999. Sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat dan harus dilakukan oleh para pihak jika mengandung klausula arbitrase

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

7 penulis · 13 tautan kepenulisan bersama · 5 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • University of Singaperbangsa Karawang
  • Universitas Buana Perjuangan Karawang
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Taufiqoh Bina ArianiAfiliasi tidak diketahui1
Imam Budi SantosoUniversity of Singaperbangsa Karawang1
Tri SetiadyUniversity of Singaperbangsa Karawang1
Muhamad AbasUniversitas Buana Perjuangan Karawang1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/RR/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Bina Ariani, Taufiqoh</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Syahrul Ansari, Teuku</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Amaliya, Lia</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Arbitrase</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Klausula Arbitrase</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kekuatan Mengikat</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Agar para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin sudah ada atau belum ada, hal terpenting yang perlu mereka lakukan adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu yang tertulis dan disetujui oleh para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah: Di manakah letak ketentuan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Diskresi dan Tujuan Pilihan, Bagaimana kekuatan pembatas syarat mediasi dalam kaitannya dengan kesepakatan peraturan. Sistem yang digunakan adalah yuridis regulasi dan dipusatkan pada pemanfaatan pendekatan penyelesaian dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji. Temuan penelitian ini didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa para pihak harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian atau klausula arbitrase sebelum arbitrase suatu sengketa dapat diselesaikan. Alasan kekuatan pembatas pernyataan diskresi adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 11 Peraturan Nomor 30 Tahun 1999. Sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat dan harus dilakukan oleh para pihak jika mengandung klausula arbitrase</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Magister Kenotariatan, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2023-07-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/25783</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/rr.v5i2.25783</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Recital Review; Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Juli 2023; 288-304</dc:source>
	<dc:source>2623-2928</dc:source>
	<dc:source>2622-5891</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/25783/17473</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Taufiqoh Bina Ariani, Teuku Syahrul Ansari, Lia Amaliya</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>