Akses terbuka
Jurnal
Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama
Recital Review · Vol. 5 No. 2 (2023) · hlm. 288–304
ISSN 2623-2928, 2622-5891
Terbit 2023-07-23
Penerbit Magister Kenotariatan, Universitas Jambi
Bahasa en
Abstrak
Agar para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin sudah ada atau belum ada, hal terpenting yang perlu mereka lakukan adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu yang tertulis dan disetujui oleh para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah: Di manakah letak ketentuan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Diskresi dan Tujuan Pilihan, Bagaimana kekuatan pembatas syarat mediasi dalam kaitannya dengan kesepakatan peraturan. Sistem yang digunakan adalah yuridis regulasi dan dipusatkan pada pemanfaatan pendekatan penyelesaian dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji. Temuan penelitian ini didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa para pihak harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian atau klausula arbitrase sebelum arbitrase suatu sengketa dapat diselesaikan. Alasan kekuatan pembatas pernyataan diskresi adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 11 Peraturan Nomor 30 Tahun 1999. Sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat dan harus dilakukan oleh para pihak jika mengandung klausula arbitrase
Jaringan kolaborasi para penulis
7 penulis ·
13 tautan kepenulisan bersama
· 5 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
University of Singaperbangsa Karawang Universitas Buana Perjuangan Karawang Afiliasi tidak diketahui
Organisasi berbeda
Organisasi sama
Afiliasi tidak diketahui
Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/RR/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title xml:lang="en">Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama</dc:title>
<dc:creator xml:lang="en">Bina Ariani, Taufiqoh</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Syahrul Ansari, Teuku</dc:creator>
<dc:creator xml:lang="en">Amaliya, Lia</dc:creator>
<dc:subject xml:lang="en">Arbitrase</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Klausula Arbitrase</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="en">Kekuatan Mengikat</dc:subject>
<dc:description xml:lang="en">Agar para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin sudah ada atau belum ada, hal terpenting yang perlu mereka lakukan adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu yang tertulis dan disetujui oleh para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah: Di manakah letak ketentuan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Diskresi dan Tujuan Pilihan, Bagaimana kekuatan pembatas syarat mediasi dalam kaitannya dengan kesepakatan peraturan. Sistem yang digunakan adalah yuridis regulasi dan dipusatkan pada pemanfaatan pendekatan penyelesaian dan dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji. Temuan penelitian ini didasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa para pihak harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian atau klausula arbitrase sebelum arbitrase suatu sengketa dapat diselesaikan. Alasan kekuatan pembatas pernyataan diskresi adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 11 Peraturan Nomor 30 Tahun 1999. Sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat dan harus dilakukan oleh para pihak jika mengandung klausula arbitrase</dc:description>
<dc:publisher xml:lang="en">Magister Kenotariatan, Universitas Jambi</dc:publisher>
<dc:date>2023-07-23</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/25783</dc:identifier>
<dc:identifier>10.22437/rr.v5i2.25783</dc:identifier>
<dc:source xml:lang="en">Recital Review; Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Juli 2023; 288-304</dc:source>
<dc:source>2623-2928</dc:source>
<dc:source>2622-5891</dc:source>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/25783/17473</dc:relation>
<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2023 Taufiqoh Bina Ariani, Teuku Syahrul Ansari, Lia Amaliya</dc:rights>
<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>
Sitasi dan pengindeksan
Jumlah menurut tiap indeks pada 13 Nov 2026; setiap indeks menghitung sitasi dengan cara berbeda.
OpenAlex juga mencatat karya ini di: crossref, doaj.
Sitasi artikel ini
APA 7
Bina Ariani, T., Syahrul Ansari, T., & Amaliya, L. (2023). Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama. Recital Review, 5(2), 288–304. https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.25783
Salin
IEEE
T. Bina Ariani, T. Syahrul Ansari, and L. Amaliya, “Implikasi Hukum Perjanjian: Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Kerjasama,” Recital Review, vol. 5, no. 2, pp. 288–304, 2023, doi: 10.22437/rr.v5i2.25783.
Salin
Dibuat dari metadata jurnal; periksa nama penulis sebelum dipakai.