Status Hukum Papua Barat: The Right to Self-Determination atau National Integrity?

Abstrak

Inggris

West Papua as one of the regions in Indonesia that integrates with the New York Agreement between Indonesia and the Netherlands carries the right of self-determination in an effort to separate from Indonesia. This research discusses how the regulation of the right to self-determination as part of Human Rights and examines the basis of West Papua in carrying out the right to self-determination and declaring itself as a state. This type of research is normative, with statutory (statue) and historical approaches. This research concludes that the right to self-determination is part of human rights, while West Papua’s claim as part of the Indonesian State in demanding the right to self-determination is clashed with the Uti Possidetis Juris and Territorial Integrity.

Bahasa Indonesia

Papua Barat sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang berintegrasi dengan Persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda mengusung hak menentukan nasib sendiri dalam upaya memisahkan diri dari Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan mengkaji dasar Papua Barat dalam mengusung hak menentukan nasib sendiri dan mendeklarasikan diri sebagai negara. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia dan klaim Papua Barat sebagai bagian dari Negara Indonesia dalam menuntut hak menentukan nasib sendiri terbentur dengan Uti Possidetis Juris dan Territorial Integrity

Kata kunci

• Self-determination
• Uti Possidetis
• West Papua
• Hak menentukan nasib sendiri
• Papua Barat